in

Kata Nurzahri Terkait Kebijakan Impor Beras Presiden Jokowi

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor 500.000 ton beras dalam rangka memperkuat cadangan beras nasional dan menghindari terjadi gejolak harga di daerah-daerah.

Menyikapi kebijakan itu, Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri mengatakan jika dampak dari kebijakan itu dapat melahirkan kondisi yang sangat dilematis di lapangan.

Karena, katanya, di satu sisi, dengan kebijakan ini akan mengganggu hasil panen petaninya sebab di beberapa daerah sedang memasuki panen raya walaupun, kalau di Aceh masih membutuhkan waktu sekitar 70 hari lagi untuk panen.

“Kebijakan ini tentu saja menggangu hasil panen petani, karena kita berharap hasil panen para petani itu bisa memenuhi kebetuhan sehari-hari mereka. Namun dengan adanya kebijakan ini akan sangat mengganggu,” katanya saat bincang-bincang dengan aceHTrend di Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (19/1/2018).

Di satu sisi, kata Politisi Partai Aceh itu, masyarakat sebagai konsumen beras diuntungkan dengan kebijakan impor ini karena sedikit membantu, karena dengan adanya beras yang beredar dengan cukup di pasaran akan menekan harga-harga beras walaupun secara keseluruhan, jika mekanisme impornya melalui Bulog maka standar berasnya rendah, jikapun ada yang lebih baik paling tingkat medium.

“Jadi bagi masyarakat kalangan bawah, dengan adanya beras impor harga beras bisa lebih sedikit stabil dan murah lah,” katanya.

Sebagai anggota dewan di daerah, Nurzahri mengungkapkan jika dirinya tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

“Saya pikir yang perlu didorong adalah kawan-kawan di DPR RI untuk lebih bersuara terkait masalah ini walaupun seperti yang saya katakan ada dua sisi mata uang yang harus diperhatikan, yaitu sisi petaninya dan sisi rakyat sebagai konsumen,” beber jebolan ITB Bandung itu.

Namun, katanya, karena di Aceh karakter masyarakatnya memang petani maka tidak begitu bermasalah, tapi dari sisi harga dapat menyebabkan kurang sejahteranya petani.

Untuk itu Nurzahri menilai, seharusnya pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan ini harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain sebagai kebijakan pendamping akibat efek domino yang lahir dari kebijakan impor ini.

“Itu harus diperhatikan, apa efeknya untuk petani dan tentunya harus ada solusi, kalau memang berimbas pada kesejahteraan petani maka harus ada program-program lain untuk kesehjahtereraan petani. Jadi kalaupun harga beras turun tapi petani tidak ikut terkorbankan dalam kebijakan ini,” sarannya.

Nurzahri menduga, ada permainan para mafia berdasi di balik kebijakan impor ini. Karena, katanya, kalau pemerintah ingin mencadangkan beras sebagai cadangan dan juga untuk menstabilkan harga yang harus dilkakukan adalah beras petani ditampung oleh pemerintah.

“Toh di beberapa daerah hasil panen raya kemarin berlebih, saya dengar ada beberapa daerah yang menolak kebijakan impor ini karena hasil panen mereka berlebih untuk konsumsi di provinsi mereka,” katanya.

Aceh, katanya, juga merupakan salah satu lumbung yang hasil panen mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang ada di Aceh, bahkan bisa dibawa ke luar provinsi. Harusnya, daerah-daerah yang menjadi lumbung ini berasnya ditampung oleh pemerintah pusat sehingga tidak perlu diimpor.

“Tapi karena dugaan saya ada permainan para mafia beradasi mereka bisa bermain di harga yang berbeda antara harga di luar dan harga di Indonesia,” katanya.

Sebab, ungkap Nurzahri, di Thailand berasnya sangat murah sehingga sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari impor 500.000 ton beras ini.

Apalagi, katanya, menurut penjelasan dari pihak kementrian, impor ini hanya cukup untuk 20 hari ke depan dengan alasan untuk memunuhi konsumsi industri dan bisnis perhotelan, jadi tidak hanya untuk menstabilkan harga.

“Tapi kalau untuk konsumsi perhotelan yang saya tahu mereka tidak mau mengkonsumsi beras medium ke bawah, tapi harus beras premium. Cuma sayang saja belum kesejahteraan para petani yang merupakan basis pemilih utama Presiden Jokowi saat Pilpres dulu, tapi ternyata hari ini kebijakan-kebijakan beliau itu tidak berpihak pada petani,” katanya. []

Komentar

What do you think?

Written by Julliana Elora

Prioritas Dana Desa, Pilihan Atau Paksaan?

Berharap Kampus Lahirkan Generasi yang Siap Menyongsong Revolusi Industri 4.0