Diposkan pada: 20 Nov 2017 ; 1261 Views Kategori: Berita
Seluruh peserta rakor Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet berfoto bersama di Hotel Royal Tulip, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11). (Foto: Humas/Rahmat)
Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik pada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dalam rangka Pelayanan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di Hotel Royal Tulip, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11).
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan Heru Priyantono, mewakili Deputi Dukungan Kerja Kabinet, menyampaikan bahwa Rakor kali ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet, khususnya Deputi Dukungan Kerja Kabinet.
“Kegiatan ini terkait dengan pelayanan publik tidak lepas dari reformasi birokrasi yang intinya kita melakukan pelayanan secara prima,” jelas Heru saat berikan sambutan.
Diharapkan dengan adanya evaluasi ini, lanjut Heru, diperoleh masukan-masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
“Kerja rutinitas terus-terusan akan menjadi monoton, maka perlu diadakan evaluasi, salah satunya melalui rapat evaluasi maupun survei yang dilakukan secara rutin,” ujar Heru.
Usai pembukaan, rakor dilanjutkan oleh diskusi panel dengan topik pembahasan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet yang dipaparkan oleh Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Reformasi Birokrasi M.Y. Raso dan Sisi Strategis Komunikasi dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Kabinet dipaparkan oleh Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit.
Mengawali diskusi, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Sekretariat Kabinet Sjahriati Rochmah, selaku moderator, menyampaikan berdasarkan hasil survei kepada peserta Sidang Kabinet yang diselenggarakan pada semester I tahun 2017, diperoleh tingkat kepuasan sebesar 96 persen.
“96 persen itu sudah memuaskan, namun tetap harus dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan, maka itulah reformasi birokrasi menjadi penting dan sisi strategis komunikasi untuk dipertahankan,” kata Sjahriati awali diskusi.
Saat sesi diskusi, Staf Ahli Seskab M.Y Raso menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) Sasaran Reformasi Setkab diantaranya, yaitu:
- Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
- Pemerintah yg berkinerja efektif & efisien
- Pelayanan publiknya baik dan berkualitas
” Untuk peningkatan Sidang Kabinet, yang termasuk Quickwins Setkab, yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang kabinet, Pemantauan tindak lanjut arahan Presiden, dan Penyempurnaan Sistem TI dalam mendukung e-government,” tutur Raso.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian Agustina Murbaningsih, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Sekretariat Kabinet Sjahriati Rochmah, Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sekretariat Kabinet Rahayu Kadarwati, Inspektur Sekretariat Kabinet Wawan Gunawan, perwakilan dari Kementerian Koordinator, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan dari Kantor Staf Presiden, serta perwakilan unit kerja di Sekretariat Kabinet. (UN/RAH/EN)
