Bukan hanya pembangunan infrastruktur, pemangkasan perizinan dan perbaikan birokrasi juga menjadi prestasi tersendiri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tak heran bila laporan terbaru Ease of Doing Business (EODB) 2018 yang dirilis Bank Dunia menempatkan Indonesia di posisi ke-72 dari sebelumnya di peringkat ke-91 di antara 190 negara. Artinya, Indonesia melonjak 19 tingkat. Capaian yang patut diapresiasi.
Meski sudah melompat jauh, posisi itu ternyata masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah di peringkat ke-40 pada 2019. Posisi ke-72 juga masih berada di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Bahkan dengan Vietnam dan Brunei pun kita kalah.
Itu bisa dimaklumi. Sebab, jika ditelaah lebih jauh, ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki. Misalnya indikator memulai usaha yang masih berada di peringkat ke-144. Lalu sistem pembayaran pajak yang ranking ke-114. Juga indikator perdagangan lintas batas yang peringkatnya masih di angka 112. Perbaikan secara gradual dan radikal diperlukan agar target menuju peringkat ke-40 dua tahun lagi bisa terealisasi.
Tentu naiknya peringkat itu menjadi kabar baik di tengah gencarnya berita daya beli lesu dan maraknya penutupan gerai ritel di tanah air. Ketika banyak usaha tutup, ternyata membuka bisnis di Indonesia makin gampang. Hal tersebut tentu bisa menginspirasi masyarakat untuk memulai usaha. Meski sudah menjadi karyawan, tak ada salahnya berbisnis. Selain membuka lapangan kerja, dampak selanjutnya: kesejahteraan masyarakat bakal meningkat seiring dengan kemajuan bisnisnya.
Memang, dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur dan perbaikan perizinan belum terasa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Baru dalam jangka menengah-panjang pertumbuhan bakal terasa kencang. Kombinasi infrastruktur dan birokrasi yang ramping bakal menjadi stimulan pertumbuhan dan pembangunan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan menjaga momentum itu agar benar-benar menjadi kenyataan.
Mungkin tinggal satu pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Yaitu, bagaimana mengelola utang yang terus menggunung serta merealisasikan target pajak tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha. Jika semuanya terkelola dengan baik, prediksi Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia pada 2030 bakal terealisasi.(*)
LOGIN untuk mengomentari.
