Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Bloomberg berjudul “Who’s Had the Worst Year? How Asian Leaders Fared in 2016”, dibandingkan dengan tujuh pemimpin Asia lainnya, kinerja Jokowi memperoleh tiga hijau berdasarkan parameter ukuran.
Dalam catatan yang dirangkum berdasarkan data Juli 2015 hingga Oktober 2016, penilaian didasarkan atas parameter kenaikan nilai mata uang, produk domestik bruto (GDP) dan tingkat penerimaan dari masyarakat.
Dari ketiga parameter itu, rapor Presiden Jokowi tidak mendapatkan nilai merah. Dari segi kenaikan nilai mata uang, pemerintahan Jokowi dinilai berhasil mengangkat mata uang Garuda hingga 2,4 persen sepanjang 2016. Nilai tukar rupiah terhadap dolar ditutup pada angka Rp13.473 per USD.
Sementara ekonomi Indonesia mencapai kenaikan hingga 5,02 persen, meningkat dari angka 4,79 pada 2015. Adapun angka penerimaan publik terhadap Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi mencapai 69 persen.
“Dengan otoritas yang dimilikinya dan kemampuan politik yang mumpuni, Presiden Jokowi mengendalikan dua per tiga suara di parlemen. Hal ini digunakannya untuk mendapatkan dukungan untuk meloloskan undang-undang tax amnesty pada Juni lalu, untuk membiayai infrastruktur pemerintah,” sebut laporan Bloomberg yang dikeluarkan pada 29 Desember.
Menurut Statistik Amnesti Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, komposisi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan sepanjang tax amnesty ini dikeluarkan mencapai Rp4.284 triliun.
Sementara komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan mencapai Rp103 triliun. Adapun Komposisi realisasi berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima berada pada angka Rp107 triliun.
Tetapi ada tantangan yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi pada 2017. Menurut Bloomberg tantangan itu antara lain memastikan pertumbuhan ekonomi tidak keluar jalur. Termasuk caranya mengawal kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.
Selain mantan Wali Kota Solo, tiga kepala negara lain yang mendapatkan satu hijau dari tiga parameter yang menjadi ukuran. Presiden Filipina Rodrigo Duterte meraih angka hijau pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,1 persen, tetapi mata uang peso melemah hingga 5,29 persen. Durterte didongkrak dengan tingkat penerimaan publik yang mencapai 83 persen.
Kemudian, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang mencatat pertumbuhan Yen hingga 2,25 persen. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, Abe mendapatakan rapor merah dengan catatan 0,9 persen dan tingkat penerimaan publik mencapai 50 persen.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendapatkan rapor merah terkait pertumbuhan ringgit Malaysia yang mencapai minus 4,26 persen dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada angka 4,3 persen. Kemudian Perdana Menteri Australia Malcom Turnbull mendapatkan penilaian satu hijau, dari angka pertumbuhan ekonomi Australia yang meningkat tipis 1,8 persen.
Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-Hye mencatatkan kinerja yang jeblok. Park hanya mampu membawa Korsel meraih pertumbuhan ekonomi mencapai 2,6 persen dan nilai Won yang turun hingga minus 2,87 persen. Tidak hanya itu, angka penerimaan publik terhadap Park pun turun drastis hingga 4 persen.
Pemimpin lainnya seperti Perdana Menteri India Narendra Modi meraih penerimaan publik hingga 81 persen. Namun dari sisi ekonomi, Modi dianggap mengalami kemunduran dengan mencatat penurunan nilai mata uang Rupee hingga 3,06 persen dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,3 persen yang dinilai melemah dari 2015.
Hal serupa juga dialami oleh Presiden Tiongkok Xi Jinpung, pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu dianggap stagnan pada angka 6,7 persen. Sedangkan nilai mata uang Renminbi melemah hingga 6,63 persen.
