Komisi X DPR evaluasi pelaksanaan PON Papua

Jakarta (ANTARA) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengevaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang telah berlangsung pada 2-15 Oktober lalu

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, Mustafa Kamal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa terselenggaranya PON 2021 akan memberi citra positif Papua di mata dunia.

“PON XX Papua ini prestasi yang luar biasa dan juga bukan hanya menjadi kegembiraan nasional, prestasi olahraganya, perekonomian, politik luar negeri kita. Kita bisa mengabarkan kepada dunia melalui diplomasi olahraga yang sifatnya nasional sekalipun bahwa NKRI itu utuh,” katanya dikutip laman resmi Kemenpora, Kamis.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Ferdiansyah dari NasDem. Ia justru menekankan agar provinsi tidak hanya berlomba-lomba ingin jadi tuan rumah PON, tetapi juga bersedia bertanggung jawab merawat infrastruktur yang telah dibangun.

“Yang paling penting bagi kita adalah penyelenggaraan tuan rumah di dalam setiap empat tahun sekali tersebut jangan dianggap sebagai ajang untuk pemerataan pembangunan saja. Karena sekarang trennya beberapa provinsi ingin jadi tuan rumah PON dengan harapan dan keinginan agar di bangun infrastruktur di provinsi tersebut,” katanya.

Sementara itu, Menpora memaparkan empat misi sukses PON, yakni penyelenggaraan, prestasi, ekonomi, administrasi, dan pengendalian COVID-19. Dia mengakui masih banyak kekurangan selama PON berlangsung, tapi tidak sampai menghambat jalannya pertandingan.

Ia juga melaporkan bahwa meski digelar dalam situasi pandemi, ajang empat tahunan itu juga dinilai sukses prestasi dengan terciptanya 90 rekor nasional maupun rekor PON.

PON ke-20 juga telah meningkatkan perekonomian masyarakat Papua dengan kehadiran 30 ribu orang ke Bumi Cenderawasih. Para pedagang, menurutnya, meraup keuntungan hingga empat kali lipat dari biasanya. Bahkan, banyak rumah warga yang disewakan karena akomodasi dan perhotelan yang terbatas.

“Bahkan menurut catatan dari Bank Indonesia wilayah Papua, kira-kira perputaran uangnya sebesar Rp2,5 triliun. Banyak UMKM bergairah dalam perputaran ekonomi selama PON,” ujarnya.

Menpora berharap panitia dan PB PON dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang sesuai sehingga tidak ditemukan masalah hukum di kemudian hari.