JAKARTA – Pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) tidak akan berhenti pada mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan terus mengembangkan kasus ini. Saat ini, lembaga anti rasuah ini tengah membidik tersangka baru.
KPK, kini tengah mencari bukti-bukti kuat untuk menjerat pihak lain. Penyidik tengah membidik pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. “Jadi, sangat terbuka pihak lain menjadi tersangka baru,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di Jakarta, Jumat (11/11).
Setelah mendapatkan buktibukti, lanjut Agus, KPK akan menggunakan sebagai dasar minta keterangan pihak-pihak lain agar bertanggung jawab. “Penyidik juga telah mendalami dan mengembangkan sosok yang lebih bertanggung jawab,” ujarnya.
Agus menambahkan, sejumlah perusahaan swasta yang diuntungkan dari penunjukan langsung pengadaan alkes penanggulangan flu burung yang diduga atas perintah Siti Fadilah saat menjabat menkes menjadi target penyidik. Perusahaan tersebut diantaranya, PT Prasasti Mitra dan PT Rajawali Nusindo milik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudi Tanoe.
Agus menepis anggapan sengaja membiarkan swasta itu lantaran hingga saat ini belum dijerat. Dia memastikan akan memproses dugaan keterlibatan swasta dalam sengkarut korupsi tersebut, termasuk Rudi Tanoe. Rudi adalah kakak taipan media sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Namun, sampai saat ini KPK masih sebatas mengumpulkan bukti-bukti.
Nama Rudi Tanoe terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan, Ratna Dewi Umar dalam kasus yang sama. Ratna telah divonis lima tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.
Terbiasa Pungli
Sementara, Polri kembali menangkap oknum pejabat fungsional pemeriksa dokumen di Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang diduga memungli. Hal ini menjadi perhatian Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Romo Benny Susetyo. Menurut dia, masalah mendasar pungli sulit diberantas karena mentalitas pejabat. “Korupsi telah menjadi kebiasaan,” katanya.
Untuk mencegah praktik pungli, pemerintah harus segera membuat sistem untuk menggantikan tenaga manusia dalam melayani publik dengan komputer.
“Sejauh masih dilayani manusia, potensi korupsi atau pungli tetap ada,” katanya. Dia menilai, meski Satgas Saber Pungli banyak menangkap pelaku pungli, efeknya kecil. – mza/eko/G-1
