Untuk memberantas korupsi di Tanah Air maka pimpinan KPK periode selanjutnya harus memperbanyak dalam menangani korupsi korporasi.
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, berharap pimpinan KPK selanjutnya, akan lebih banyak menangani kasus tindak pidana korporasi. Pada kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan, KPK telah menetapkan lima tersangka korporasi.
“Semoga lebih banyak lagi kasus yang ditangani. Kalau tindak pidana korporasi baru kita mulai ini mudah-mudahan yang akan datang menjadi lebih banyak dan masif,” kata Laode, seusai acara koordinasi implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, Jakarta, Rabu (15/5).
Kelima tersangka korporasi tersebut yaitu PT Duta Graha Indah (DGI), PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, PT Putra Ramadhan, dan PT Merial Esa. Laode berharap dari segi koordinasi wilayah, KPK bisa lebih dimatangkan.
KPK telah mendirikan sembilan kordinator wilayah sebagai semacam cabang KPK untuk lebih fokus terhadap daerah-daerah tertentu. “Jadi, ada orang-orang tertentu yang fokus pada daerah-daerah tertentu,” tambah Laode.
Pembelajaran Antikorupsi
Laode mengatakan KPK ingin mewariskan Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau Edukasi Antikorupsi yang diresmikan pada November 2018. ACLC diharapkan akan menjadi pusat pembelajaran tentang antikorupsi yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain.
Selain itu, Laode mendorong agar pemerintah segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK. Diharapkan Pansel ini diisi oleh orang-orang yang berintegritas. “Ya, kami berharap ditandatangani segera dan orang-orang yang di Pansel itu mereka yang terkenal integritasnya oleh masyarakat Indonesia dan orang-orang yang mengerti tata kerja di KPK,” katanya.
Melihat jabatannya akan berakhir pada Desember nanti, Laode mengaku sering mendapatkan pertanyaan mengenai untuk lanjut apa tidak kembali mengisi jabatan pimpinan KPK di periode 2019–2023. Menurutnya, sebaiknya untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lebih hebat lagi.
Sebelumnya pada Senin (13/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sudah menyusun nama anggota Pansel untuk calon pimpinan KPK. Dalam waktu dekat, nama-nama tersebut segera diumumkan.
Presiden Jokowi menjelaskan nama-nama yang masuk dalam pansel KPK berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Hal tersebut sebagaimana pemilihan lima tahun lalu. Unsur-unsur dalam Pansel KPK tersebut terdiri dari akademisi, praktisi, pemerintah, dan NGO.
Pada kesempatan tersebut, Laode mengaku KPK banyak mendapatkan laporan soal pemilihan rektor yang berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi. “Memang perlu diklarifikasi lagi. Kami banyak mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi,” katanya.
Menurut Laode, potensi korupsi pemilihan rektor itu dapat terjadi baik perguruan tinggi di bawah Kemenristekdikti maupun Kementerian Agama (Kemenag). Kalau di Kemenristekdikti itu kan ada kuota yang diberikan kepada menteri itu suaranya 30 persen (pemilihan rektor). Itu biasanya bisa disalahgunakan.
Laode mengatakan KPK telah melakukan banyak hal. Pertama, kerja sama pengendalian konflik kepentingan di dalam perguruan tinggi. Kedua, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Ketiga, memperbaiki tata kelola perguruan tingginya itu sendiri dan salah satunya itu tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilihan rektor. ola/Ant/N-3
