JAKARTA – Instruksi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis yang memerintahkan seluruh Polres di Indonesia menyiapkan paket sembako untuk warga yang tidak dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) diapresiasi. Instruksi Kapolri ini dinilai langkah cerdas dan inovatif, sekaligus antisipatif untuk mendukung program jaring pengaman sosial yang ditetapkan pemerintah.
“Saya mengapresiasi respons cepat dan kepekaan serta sensitivitas Polri melalui Instruksi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis ke 500 Polres untuk menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lain untuk dibagikan kepada warga terdampak Covid-19 yang belum terdata,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, di Jakarta, Selasa (28/4).
Menurut Arteria, langkah Kapolri ini bisa dikatakan satu langkah di depan dalam mengantisipasi kemungkinan adanya warga yang terdampak Covid-19, namun luput dari pencermatan pemerintah. Setidaknya, Kapolri sudah mengantisipasi, jika ada warga yang tak masuk dalam daftar penerima BLT misalnya, atau program bantuan lain dari Kementerian Sosial atau Pemda setempat. Faktanya, banyak warga yang dilaporkan tak terdata dalam daftar penerima bantuan.
“Misalnya tidak terdata dalam daftar penerima bantuan dari Kemensos maupun Pemda maupun pemerintahan desa. Pastinya ada (yang tak terdata) karena data keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu kan basisnya KTP dan Kartu Keluarga sedangkan banyak warga miskin yang tidak ber-KTP di wilayah setempat,” katanya.
Sangat Tepat
Jadi, kata dia, instruksi Kapolri yang memerintahkan jaaran Polres seluruh Indonesia untuk mendata warga yang belum tercatat mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sangat tepat. Apalagi belakangan ini mencuat laporan terkait banyaknya warga terdampak yang tidak mendapatkan bantuan.
“Belum lagi kalau kita bicara mengenai adanya peningkatan penduduk miskin pasca pandemi Covid-19 yang pastinya belum tercaver dalam data Kemensos,” ujarnya.
Di mata Arteria, instruksi Kapolri kepada seluruh Polres untuk menyiagakan 10 ton beras dan sembako lain dengan menggunakan anggaran dari Mabes Polri semakin membuktikan Polri adalah polisi pejuang. Polisi rakyat yang selalu mengedepankan salus populi suprema lex esto, di mana keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
“Apalagi seluruh pembiayaan dibebankan pada anggaran Mabes Polri, bukan pada Polres-Polres. Walau demikian saya meminta seluruh jajaran Polri untuk memastikan dan menjamin kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial yang humanis dan berkeadilan sosial,” katanya.
Arteria juga menyinggung soal pilihan kebijakan yang diambil beberapa daerah dalam menekan penyebaran virus korona, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun lokal atau partial lockdown atau karantina wilayah secara parsial. Menurut Arteria, kebijakan itu tak akan efektif jika tak didukung oleh penegakan aturan. Maka, ia meminta Polri untuk berada di garda terdepan dalam kontek penegakan hukum.
“Khususnya melalui giat penegakan hukum yang tegas namun terukur serta humanis,” ujarnya. ags/N-3
