Pekanbaru (Antarasumsel.com) – Salah satu pimpinan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menyoroti lambannya penanganan temuan kasus khususnya uji laboratorium beras plastik/sintetis di wilayah setempat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
“Kita minta BBPOM tanggap atas persoalan ini, jangan hanya cepat merespon terhadap peredaran kosmetik saja, tetapi terhadap bahan pangan juga karena bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” kata Azwendi di Pekanbaru, Kamis.
Menurut dia diduga keberadaan beras sintetis atau plastik sudah dipastikan ada di pasar Pekanbaru. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi merek dan jenis apa yang mengandung itu dari BBPOM. Sementara masyarakat terus bertanya-tanya.
Untuk itu politikus Demokrat ini menyarankan agar pihak BBPOM bisa berkoordinasi terkait apa yang menjadi kendala dalam persoalan ini, sebab jika tidak ada kejelasan dan malah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
“Jika memang BBPOM tidak bisa ya, katakan dari awal karena masyarakat saat ini butuh kepastian terhadap beras plastik tersebut dan tidak bisa menunggu lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan pihaknya akan menanti beberapa waktu ke depan jika tidak ditindaklanjuti dan diatasi pihak DPRD akan mengambil sikap dan melakukan pemanggilan pihak BBPOM dan leading sektor.
“Kita di DPRD akan lakukan pemanggilan untuk mempertanyakan ini,” Imbuhnya.
Sementara itu menurut keterangan Masirba Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, temuan beras yang diduga mengandung plastik atau bahan sintetis hingga saat ini belum dilakukan uji laboratorium oleh BBPOM Pekanbaru.
Padahal pascatemuan pihaknya sudah mengirim sampel beras yang diduga mengandung plastik namun hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti oleh BBPOM.
“Kami telah mengirim sampelnya, tetapi kenapa harus dipersulit begini, mereka mengatakan sampel tersebut harus dikirim ke Jakarta atau Padang karena disana mereka mempunyai alat-alat untuk menguji itu,” kata Masirba Sulaiman
Dirinya menilai jika memang alat untuk pengujian terhadap sampel yang diduga beras plastik itu tidak ada harusnya pihak BBPOM berkoordinasi dan mengatakan lebih awal, karena peredaran beras ini sangat meresahkan masyarakat dan harus dilakukan tindakan secepatnya.
“Jika BBPOM tidak ada alat untuk itu harusnya mengatakan dari awal kenapa harus dipersulit, dan tentunya untuk pengadaan alat tersebut kita bisa bantu dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tambahnya.
Editor: Ujang
COPYRIGHT © ANTARA 2017
