Besok, Rabu (19/4), penduduk Jakarta menggelar pesta demokrasi putaran kedua untuk memilih kepala daerah periode 2017–2022. Namun, pada masa tenang ini muncul beberapa permasalahan yang mesti diselesaikan secepatnya.
Mulai dari distribusi logistik, kertas suara, pengamanan, sembako murah, hingga Tamasya Al-Maidah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tidak tinggal diam. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TNI, Polisi, Badan Pengawas Pemilu, dan lainnya agar saat pencoblosan nanti berjalan lancar.
Untuk mengetahui lebih jauh akan hal itu, Koran Jakarta mewawancarai Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, Senin (17/4) di kantornya. Berikut petikannya.
Bagaimana kesiapan logistik untuk hari pencoblosan nanti?
Semua logistik untuk kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara di semua titik sudah siap 100 persen. Hari ini, kotak suara sudah berada di kecamatan seluruh DKI Jakarta, dan akan didistribusikan ke kelurahan-kelurahan yang ada di 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta.
Nanti, kotak suara akan dikirim ke sana, dikawal oleh aparat keamanan, dan nanti, H-1 biasanya malam hari itu, seluruh kotak suara ada di 13.034 TPS. Sehingga esok harinya, hari Rabu 19 April, kita sudah siap melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
Lalu, bagaimana dengan surat suara yang disiapkan KPU DKI Jakarta?
Semua surat suara sudah tercukupi. Jumlahnya sesuai dengan DPT di tiap-tiap TPS ditambahkan dengan cadangan 2,5 persen sudah dihitung secara cermat di 13.034 TPS.
Bagaimana tingkat pengamanan TPS saat pemungutan dan perhitungan suara itu?
KPU DKI telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, berkali-kali melakukan pertemuan dan prinsipnya melakukan pengamanan terhadap TPS yang dikategorikan rawan. Polisi siap melakukan pengamanan di-backup oleh TNI.
Apa yang menjadi kendala utama menjelang pemungutan suara nanti?
Paling utama memang terkait dari sisi pendirian TPS. Memang ada dari teman-teman yang belum mendirikan TPS, biasanya dia mendirikan H-1, ya siang harinya mulai berdiri TPS-TPS. Mungkin juga sudah ada, tapi dari sisi logistik sudah siap 100 persen.
Lalu, bagaimana tindakan KPU melihat banyaknya sembako murah di lapangan?
Dugaan menyebarluaskan sembako sebagai politik uang, itu tugas Bawaslu untuk melakukan penindakan. Koordinasi tentu sudah kami lakukan jauh-jauh hari dan memang seharusnya di masa tenang seperti ini tidak terjadi (pembagian sembako).
Itu kan sama saja membeli suara rakyat dan tidak menghormati kedaulatan para pemilih, termasuk hal tersebut mencederai demokrasi kita. Biarkanlah rakyat yang menemukan siapa yang layak sebagai pemimpin, secara independen.
Belakangan, terdengar kabar akan ada gerakan “Tamasya Al-Maidah”. Bagaimana Anda menghadapinya?
Ya, memang TPS itu tempat yang terbuka, bisa dihadiri siapa pun yang ingin melihat proses pelaksanaan dan penghitungan suara. Tetapi, jangan sampai kehadiran di TPS jumlahnya masif dan mengganggu jalannya pemungutan suara.
Jangan sampai juga kehadiran siapa pun di TPS mengintimidasi para pemilih, kemudian mengganggu petugas, baik secara psikologis maupun secara fisik, yang berpotensi pemilihan suara tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diimbau kalau pun ada yang melakukan pengawasan atau melihat proses di TPS, ya itu berjalan secara normal saja.
Bagaimana kalau “Tamasya Al-Maidah” itu mengganggu pemungutan dan perhitungan suara?
Informasi yang saya terima bukan hanya dari satu kelompok, tetapi kedua kelompok dari yang mendukung kedua pasang calon itu juga akan mengerahkan masa di TPS, tetapi informasinya perlu dikonfirmasi lagi.
Siapa pun boleh datang ke TPS sepanjang tadi ketentuannya tidak boleh mengganggu proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Tidak boleh mengintimidasi dan menekan, kemudian memengaruhi para pemilih. peri irawan/AR-3
