PADEK.CO-Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas kembali membagikan bantuan yang berasal dari perjuangan aspirasi yang dihimpunnya di Nareh Kabupaten Padangpariaman, Selasa (11/7/2023).
Sebanyak 34 unit longtail 13 PK diserahkan Selasa pagi pagi kepada 7 kelompok nelayan Nareh, 1 Kota Pariaman dan 1 kelompok nelayan untuk Nagari Lohong Sungai Limau, Padangpariaman.
Bantuan diserahkan seorang Kabid Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar disaksikan HM Nurnas serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dan Padangpariaman.
Sebanyak 34 Kelompok nelayan merasa sangat terbantu sekali atas bantuan longtail 13 PK dari Pemerintah Provinsi Sumbar yang berasal dari pokok pikiran HM Nurnas.
“Ini aspirasi kami yang diperjuangan oleh Pak HM Nurnas, wakil rakyat kami di DPRD Sumbar. Terus terang jika tak diperjuangan Pak Nurnas entah kapan longtail 13 PK ini bisa kami peroleh. Terima kasih Pak Nurnas,” ungkap kelompok Nelayan Ombak Nareh Idral Ferry.
Para nelayan di Nareh, Selasa pagi sangat senang dan berterima kasih atas penyerahan Pokir HM Nurnas.
“Alhamdulillah, semoga adanya long tail ini, hasil tangkapan nelayan makin melimpah, terus terang kami ingin sejahtera pak,” ujar Hasmadi dari Kelompok Nelayan Baselona Lohong Padang Pariaman.
Sejumlah warga setempat menyebutkan, aspirasi yang disampaikan ke HM Nurnas jarang hampir selalu terealisasi karena semuanya sangat berkaitan erat bagi kepentingan ekonomi nelayan dan petani.
“Indak tatampuang jo tapak tangan jo niro kami tampuangkan, mah Pak. Kami percaya aspirasi kami ke Pak Nurnas karena pasti tuntas, tidak sekadar janji manis saja. Jujur kami nelayan sudah bosan dengan janji-janji manis politisi selama ini pak,” ungkap Ferry.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar 3 periode Nurnas menegaskan bukan pokok-pokok pikiran namanya kalau tidak didasari aspirasi rakyat. Untuk itu, dirinya sangat getol memperjuangkan aspirasi nelayan agar mereka bisa mendapatkan hasil tangkap melimpah.
“Kalau ada pokir tanpa aspirasi masyarakat, itu saya pastikan aspirasi personil dari anggota dewan saja. Pas pembagiannya pasti bertolak belakang dari keinginan masyarakat. Jadi, harus sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat,” ujar Nurnas.
Prinsip melaksanakan apsirasi dalam bentuk Pokir adalah percaya kepada OPD terkait.
“Dalam fungsi mengawasi iya, tapi prinsip saya tetap koordinasi dan pastikan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat,” tambahnya.(rel)
