JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera menyiapkan anggaran, regulasi, dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program elektrifikasi di desa-desa.
Sebab, berdasarkan indikator electricity supply quality saat ini, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Filipina peringkat 53, Malaysia peringkat 43, Thailand peringkat 31, Tiongkok peringkat 18, dan Singapura berada di peringkat dua. Indonesia sendiri berada di peringkat 54.
“Juga masih terdapat 433 desa yang belum berlistrik. Meskipun jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air, yakni 75.000, tapi apa pun ini harus kita selesaikan,” kata Presiden saat memimpin rapat terbatas terkait Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Pedesaan melalui video telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4).
Sejumlah desa tersebut, lanjut Presiden, tersebar di empat provinsi dengan rincian sebanyak 325 desa di Papua, 102 desa di Papua Barat, lima desa di Nusa Tenggara Timur, dan satu desa di Provinsi Maluku.
“Saya minta diidentifikasi secara jelas, desa mana yang berdekatan dengan desa yang tak berlistrik. Desa mana yang jarak rumah antarpenduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan, sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat,” ucap Presiden.
Presiden juga ingin memastikan bahwa listrik tidak hanya masuk desa-desa tersebut, tapi juga dapat dinikmati dan diakses oleh warga, utamanya yang berada di lapisan bawah. Sehingga, mereka dapat memenuhi keperluannya sekaligus memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa-desa tersebut. “Dengan adanya listrik, kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat,” ujar Presiden.
Sementara itu, di awal pengantarnya, Presiden mengatakan bahwa rasio elektrifikasi atau tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan yang diterimanya, hingga April 2020, rasio tersebut telah mencapai angka 99,48 persen. “Meningkat sangat signifikan. Di 2014 berada di posisi 84 persen dan telah melampaui target RPJMN 2015–2019 sebesar 96 persen,” kata Presiden.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Zulkifli Zain, mengatakan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen akan membangun pembangkit lokal.
“Sistem ini bisa diterapkan di daerah terpencil. Di samping itu, PLN akan membangun stasiun pengisian energi listrik,” katanya.
Zulkifli menjelaskan pembiayaan stasiun pengisian listrik adalah tanggung jawab PLN dengan total nilai proyek 735 miliar rupiah. Sementara itu, tabung listrik akan mendapatkan anggaran dari dana desa atau APBD dengan total nilai 525 miliar rupiah. n fdl/AR-2
