BP/IST
Terkait ditetapkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus dugaan kecurangan pemilu legislatif 2019 di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran OKI oleh pihak penyidik Polres OKI, membuat puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) menggelar demo di Mapolda Sumsel Rabu (3/7).
Palembang, BP
Terkait ditetapkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus dugaan kecurangan pemilu legislatif 2019 di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran OKI oleh pihak penyidik Polres OKI, membuat puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) menggelar demo di Mapolda Sumsel Rabu (3/7).
Massa MPP sempat menggelar aksi berjalan kaki (Long Marc) dari Cambai Agung menuju Mapolda Sumsel sambil membawa spanduk tuntutan.
Koordinator aksi, Aliaman menyayangkan hasil penyidikan pihak Polres OKI serta di SP3 kannya kasus tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres OKI sepertinya kurang serius, bukannya ada tersangka baru melainkan bakal calon tersangka pun bisa lepas dari jeratan hukum.
“Kita juga memperhatikan dari empat terlapor, sepertinya hanya ada 1 terlapor saja yang diperiksa yakni KPPS TPS 01 Desa Sukaraja. Sedangkan Mamduh KPPS TPS 05 Desa Sukaraja, Latif PPS Desa Sukaraja dan Dr Muhammad Tito Narudin sepertinya tidak dipanggil oleh penyidik apalagi diperiksa atau disidik, ini ada apa?’’ katanya disela-sela aksi demo.
Dia mendesak Polda Sumsel mengambil alih kasus dugaan kecurangan Pemilu Legislatif 2019 di OKI dan memeriksa siapa saja yang terkait dugaan kecurangan pileg di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran OKI tersebut.
Hal senada dikatakan oleh Direktur Eksekutif Sriwijaya Coruption Watch (SCW) Sumsel, M.Sanusi.
“Penyidik terlalu berani menetapkan SP3 terhadap kasus tersebut, dari awal kasus ini sudah kita pantau,” katanya.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Supriadi, MM yang menemui perwakilan massa dan menerima kertas tuntutas massa MPP berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa MPP tersebut.#osk
