Sejumlah aksi massa menghiasi hampir semua kota-kota besar di Indonesia untuk memperingati Hari Buruh kemarin (1/5). Di Jakarta, aksi dipusatkan di beberapa titik.
Di antaranya, di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan dan Utara, serta depan Istana Negara. Panggung hiburan buruh di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, terlihat sepi.
Menaker Hanif Dhakiri menyatakan, gerakan buruh harus kembali direfleksikan. Menurut dia, ada beberapa indikator yang menunjukkan gerakan buruh saat ini kurang berhasil dalam mewujudkan cita-citanya. Pertama, jumlah buruh berserikat dan jumlah serikat buruh menujukkan tren menurun.
Sebelum reformasi, jumlah buruh berserikat di Indonesia tercatat 3,4 juta orang. Kemudian, meningkat menjadi 8,9 juta pada awal reformasi. Saat ini jumlah buruh berserikat turun drastis ke angka 2,9 juta orang. Demikian pula dengan jumlah serikat buruh di perusahaan. Berdasar catatan Kemenaker, baru terdaftar 7 ribu serikat buruh di 7 ribu perusahaan.
Sementara itu, jumlah perusahaan yang terekam membayar pajak tidak kurang dari 368 ribu. ”Berarti 361 ribu sisanya tak ada serikat buruhnya,” kata Hanif.
Sementara itu, tuntutan utama kaum buruh tetap merujuk pada akronim hosjatum yang berarti hapus outsourcing, jaminan sosial, dan tolak upah murah.
Selain itu, para buruh menuntut PP 78/2015 tentang Pengupahan dievaluasi, kalau memungkinkan dicabut. ”Di situ hak perundingan buruh ditiadakan,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Sistem upah minimum yang ada saat ini, kata Iqbal, malah dimanfaatkan kalangan pengusaha. Mereka menganggap dengan membayar upah minimum berarti sudah menuntaskan kewajibannya kepada kaum buruh, berapa lama pun si buruh bekerja. ”Upah minimumnya jadi upah maksimum,” kata Iqbal.
Di seluruh Indonesia saat ini, 42 juta buruh masih digaji di bawah Rp 2 juta. Sedangkan yang digaji di atas jumlah tersebut baru 15 juta orang. Selain itu, banyak persoalan lain yang mesti diselesaikan. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
