Untuk meningkatkan produksi ikan di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, pemerintah meresmikan pengoperasian pelabuhan perikanan Untia. Selain itu, sejuta nelayan dari Sabang sampai Merauke diberikan asuransi.
Kedua acara tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada Sabtu, 26 November 2016. “Dengan Pelabuhan Untia ini kita berikan solusi untuk meningkatkan produksi perikanan Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, karena lokasinya sangat strategis di kawasan Industri Makasar (KIMAH) dan dekat dengan Pelabuhan Umum untuk ekspor. Perlu diingat target ekspor Sulawesi Selatan sangat besar, 10 persen dari sasaran ekspor nasional,” terang presiden.
Pengembangan Pelabuhan Untia diharapkan menjadi sentra produksi perikanan yang terhubungkan dengan pelabuhan perikanan lainnya di kawasan Sulawesi Selatan. Antara lain: Pelabuhan Perikanan (PP) Cempae, PP Maccinibajji, PP Kalibone, PP Potere, PP Beba, PP Labuang, PP Barombong, PP Boddia, PP Lonrae, PP Birea, PP Bentenge, PP Kajang, PP Tongke-tongke dan PP Lappa. “Oleh sebab itu ini akan menjadi pengembangan yang baik bagi produski perikanan kita,” imbuh presiden.
Sementara itu, terkait dengan infrastruktur pendukungnya seperti jalanan sebagai akses transportasi, presiden berjanji akan segera menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk membenahi permasalahan tersebut. “Jalan yang kurang bagus, nanti setelah ini saya telepon Menteri PU (Pekerjaan Umum) untuk segera diperbaiki,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada jajarannya agar selalu memberikan pelayanan prima di Pelabuhan Untia tersebut. Satu hal yang disorot mengenai pungutan liar. Ia menegaskan agar masyarakat tidak segan-segan melaporkan bila mendapatkan pelayanan yang tidak baik.
“Saya minta supaya pelayanan di PP Untia terus dijaga. Jangan sampai ada pungli di sini. Itu sangat tidak boleh. Pelabuhan-pelabuhan baru kita bersihkan jangan sampai ada pungli. Kalau ada pungli, segera laporkan ke tim Saber Pungli supaya semuanya mendapatkan pelayanan yang baik,” tegasnya.
Sebelum menyampaikan sambutan, presiden terlebih dahulu menyaksikan penyerahan Kartu Asuransi Nelayan kepada 18 orang perwakilan penerima se-Provinsi Sulawesi Selatan serta 6 orang perwakilan keluarga penerima Klaim Asuransi Kematian Nelayan. Selain itu, diberikan bantuan alat tangkap ikan dan perahu nelayan kepada 2 orang perwakilan penerima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
“Yang berkaitan dengan asuransi, pemerintah telah memberikan kurang lebih satu juta asuransi dari Sabang sampai Merauke dengan premi 175 ribu rupiah per tahun. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan agar bila terjadi sesuatu di laut, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan jaminan kehidupan masa depan bagi anak dan istrinya,” terang presiden.
Presiden mengatakan bahwa premi asuransi bagi nelayan tersebut ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta jumlah nelayan yang akan menerima asuransi akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. “Kalau ada anggaran jadi 2 juta nelayan,” ujar Presiden.
Dalam laporannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut menjelaskan, program asuransi bagi para nelayan tersebut merupakan bagian dari visi pemerintah yang hendak meningkatkan sektor kelautan dan perikanan nasional. Hal tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan.
“Kehidupan nelayan rentan kalau kepala keluarganya terjadi apa-apa. Negara harus hadir, wajib hadir,” tegas Susi.
Untuk diketahui, asuransi bagi para nelayan tersebut akan memberikan jaminan sebesar Rp. 200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal saat berada di lautan, Rp. 160 juta bagi para nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp. 80 juta bagi para nelayan yang mengalami cacat, serta Rp. 20 juta sebagai plafon untuk pengobatan. Selain itu, diberikan pula bantuan berupa 5 unit kapal penangkap ikan 3 Gross Tonnage (GT) senilai 768.245.000 rupiah dan beberapa jenis bantuan bagi para nelayan lainnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ialah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.
