Dua hal ditegaskan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan kawasan PLBN terpadu di Kalimantan Barat. Mengembangkan pusat ekonomi baru dan menghentikan penyelundupan.
Ketika Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dibangun dan diresmikan, bukan berarti tugas sudah selesai. “Sekarang menjadi tugas kita untuk membangkitkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah daerah perbatasan. Ekspor impornya harus diintegrasikan dengan pos lintas ini,” ucap Presiden Joko Widodo pada Peresmian Kawasan PLBN Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (16/3/2017).
Presiden juga mengingatkan agar tidak ada lagi penyelundupan. “Yang namanya barang penyeludupan semuanya harus setop, tidak ada lagi, semuanya harus resmi. Jadi jelas berapa pemasukan untuk negara, rakyat bisa menikmati dari hasil perdagangan tadi,” ucap Presiden.
Sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi harus segera dijalankan “Kawasan di sekitar PLBN dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi yang baru. Zona pendukung juga harus dikembangkan,” kata Presiden.
Di awal sambutannya, Presiden mengatakan di Provinsi Kalimantan Barat terdapat tiga PLBN, yakni PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau dan PLBN Aruk Sajingan Besar. “Semuanya sudah kita bangun total. Pos lintas batas kita, sekarang membanggakan kita semuanya dan tidak kalah dengan yang di sebelah,” ujar Presiden.
Untuk PLBN Nanga Badau, Presiden berpesan agar segera dibangun pasar modern sehingga rakyat dapat menikmati fasilitas umum yang ada di kawasan PLBN tersebut. “Bukan hanya kantornya, pos lintas batas negaranya, tapi juga pasarnya harus ada. Dan tadi saya dibisiki Pak Menteri (PU dan Permahan Rakyat) tahun ini dimulai, tahun depan selesai, sehingga ada kegiatan ekonomi yang bisa dipakai oleh masyarakat,” ucap Presiden.
Setelah meresmikan PLBN Nanga Badau, Presiden menyerahkan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehar (KIS) di Kantor Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.
Adapun jumlah penerima KIP yang berasal dari Kecamatan Badau sebanyak 237 siswa yang terdiri atas 112 siswa SD, 61 siswa SMP dan 64 siswa SMA. Sedangkan PMT di Kabupaten Kapuas Hulu diberikan pada Ibu hamil sebanyak 50 orang, siswa sekolah 450 orang dan ibu yang memiliki balita sebanyak 100 orang.
KIS diserahkan kepada 150 orang dan total penerima PKH adalah 502 orang. Penerima PKH berasal dari tiga kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, 150 penerima dari Kecamatan Badau, 181 dari Kecamatan Empang dan 171 dari Kecamatan Batang Lupar.
