JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Wali Kota Sorong, Papua Barat, Lambert Jitmau di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan Wali Kota Sorong itu untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan dengan rencana pemekaran Provinsi Papua Barat.
Usai pertemuan, Tito mengatakan, bahwa kedatangan orang nomor satu di Kota Sorong beserta jajarannya adalah untuk menyampaikan aspirasi warga Papua Barat. Terutama yang terkait dengan rencana pemekaran di Papua. Masyarakat di sana menyambut baik rencana pemekaran provinsi.
“Kita pada posisi mendengarkan dan menjelaskan aspirasi, tergantung anggaran negara bisa atau tidak,” kata Tito di kantornya di Jakarta, Selasa (5/11).
Menurut Tito, dalam membahas rencana pemekaran sebuah daerah, tidak hanya melibatkan Kemendagri saja. Tapi juga dengan kementerian terkait. Terutama Kementerian Keuangan. Karena itu menyangkut masalah anggaran. Di samping harus ada kajian yang mendalam.
“Bukan hanya Kemendagri, masih ada keuangan (Kemenkeu), masih ada dari analisisnya baru nanti tergantung Keputusan Presiden, itu pun nanti ke DPR, panjang prosesnya. Makanya ini aspirasi Pak Wali kota sudah kita tangkap, setelah itu nanti kita lihat bagaimana,” ujarnya.
Yang pasti, lanjut Tito, masalah kesiapan anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memekarkan sebuah daerah. Selain harus ada kajian yang komprehensif. Meski begitu, ia sebagai Mendagri akan terbuka untuk menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat di daerah terkait dengan keinginan mereka untuk memekarkan daerahnya.
“Ya kita menghormati seluruh aspirasi yang disampaikan seluruh kepala saerah termasuk Wali Kota Sorong. Meski demikian, persoalan kesiapan dan ketersediaan anggaran masih menjadi salah satu pertimbangan dalam pemekaran wilayah,” katanya.
Namun memang, untuk pemekaran di Papua, menurut Tito, ini sudah jadi komitmen Presiden Jokowi. Tapi bukan berarti aspirasi dari daerah lain tidak diperhatikan. Tetap diperhatikan. Tapi prinsip utamanya adalah ketersediaan anggaran. “Presiden juga bilang dipertimbangkan bukan sudah bilang ya loh, daerah-daerah lain juga sudah minta semua, secara bertahap tergantung keuangan negara. Kedatangan Pak Wali Kota Sorong dan tim tentu saya hormati,” ujarnya.
Presiden Jokowi kata dia, pasti akan mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat di daerah. Makanya kemarin, Presiden Jokowi melakukan kunjungan langsung ke Papua dan Papua Barat. Itu semua adalah bentuk perhatian kepala negara untuk mendengar langsung aspirasi yang berkembang di sana.
“Nah, kemarin Pak Presiden ke sana menangkap aspirasi, ini pun sama kita menangkap aspirasi, saya tidak menyatakan menolak tidak juga menyatakan iya, kita hanya pada posisi mendengarkan, di Papua pun sama,” katanya. ags/AR-3
