Semua pihak terkait, baik di pusat hingga petugas di lapangan harus bekerja sinergis untuk mencegah terjadinya kasus gizi buruk di pedalaman Papua.
TIMIKA – Menteri Kesehatan (Menkes), Nila F Moeloek mengingatkan jajaran kesehatan di Tanah Papua agar bekerja keras melakukan imunisasi dan penanganan gizi kepada anak-anak dan balita. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus gizi buruk di wilayah itu.
“Saya titip imunisasi dan jangan lagi ada gizi buruk. Untuk itu, kita memang harus kerja keras. Jika persoalan gizi balita dan anak-anak tidak tertangani maka akan berimbas pada keberhasilan program imunisasi,” kata Menkes kepada jajaran Dinas Kesehatan se-Provinsi Papua, di Timika, Jumat (26/1).
Sejak Kamis (25/1) malam hingga Jumat pagi, Menkes yang didampingi sejumlah pejabat teras Kemenkes menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Dinkes se-Provinsi Papua bertempat di Hotel Horison Timika.
Menkes mengingatkan daya tahan tubuh rendah pada anak gizi buruk menyebabkannya rentan terserang penyakit meski mengikuti program imunisasi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai mengatakan sebagian kabupaten di Papua cakupan imunisasinya masih berada di bawah 30 persen. Sementara Standar Pelayanan Minimal/SPM bidang kesehatan memandatkan cakupan imunisasi 100 persen.
Di Kabupaten Asmat, pada 2014, cakupan imunisasinya berada pada angka 102 persen. Namun cakupan imunisasi di Asmat terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Asmat, Pieter Pajalla menuding program pembentukan kampung-kampung (desa) baru yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas kesehatan menjadi salah satu penyebab turunnya cakupan program imunisasi di Asmat.
Pada 2017, cakupan imunisasi di Asmat berada pada angka 60 persen.Sementara itu cakupan imunisasi tertinggi di seluruh Papua diraih oleh Kabupaten Biak Numfor dengan angka 120 persen. Sedangkan di Kabupaten Mimika, cakupan imunisasinya baru berada pada kisaran 80 persen, namun belum tervalidasi.
Perbedaan Pelayanan
Secara khusus Menkes meminta Pemda di Tanah Papua fokus mengurus aspek kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman yang masih minim fasilitas dan pelayanan kesehatan.
Perbedaan kualitas pelayanan kesehatan antarkota dengan pedalaman Papua cukup jomplang sehingga dibutuhkan perhatian serius dari Pemda setempat. Kalau di kota, semuanya bagus. Tapi yang jadi persoalan itu di pedalaman dan terpencil, seperti di Asmat.
Menkes cukup tertegun dengan data staf kesehatan yang bertugas di Puskesmas Timika. Sebagai Puskesmas pertama di Kabupaten Mimika, jumlah dokter yang bertugas di Puskesmas Timika sebanyak enam orang, ditambah dengan pegawai lainnya sebanyak 168 orang.
Menkes berharap fasilitas kesehatan milik Pemda lainnya di Papua, seperti Pemkab Mimika ikut berkontribusi jika terjadi masalah kesehatan di daerah lain atau kabupaten tetangganya seperti yang kini terjadi di Kabupaten Asmat.
Jika koordinasi berjalan baik, Kemenkes lebih fokus untuk mendukung logistik seperti obat-obatan, sementara tenaga kesehatan bisa diperbantukan dari daerah sekitar.
Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) meminta para bupati mengalokasikan anggaran bidang kesehatan yang cukup untuk mengontrak tenaga dokter, perawat, dan bidan untuk ditempatkan di puskesmas pedalaman.
Kepala Bidang Respon dan Emergensi UP2KP, Darwin Rumbiak mengatakan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat merupakan contoh nyata minimnya tenaga medis di kawasan pedalaman. eko/Ant/N-3
