Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti gaya hidup anak buahnya yang suka pamer kekayaan. Kali ini, Ani –sapaan akrabnya—meminta klub BlastingRijder dibubarkan. BlastingRijder merupakan nama klub motor gede (moge) yang mayoritas anggotanya adalah para pejabat direktorat jenderal pajak (DJP).
Instruksi itu disampaikan Ani secara terbuka melalui akun Instagram-nya kemarin. Dalam postingannya, dia menyertakan screenshot berita tentang Dirjen Pajak Suryo Utomo yang memiliki koleksi moge. Berita itu disertai foto tentang Suryo Utomo sedang mengendarai moge dalam sebuah konvoi.
Menyikapi pemberitaan itu, Ani menyampaikan dua instruksi kepada Dirjen Pajak. Pertama, Dirjen pajak harus menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai harta kekayaannya. Penjelasan itu harus disertai dengan sumber pendapatan seperti yang pernah ditulis Suryo Utomo pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Instruksi kedua, Ani meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. “Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP,” tegasnya.
Ani melanjutkan, bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, ia tetap tidak terima. Menurutnya, hal itu tidak patut dilakukan oleh para jajaran Kemenkeu.
“Mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat, pegawai pajak, dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Kasus Mario
Polisi terus mengusut kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio (MDS), anak pejabat DJP yang telah diberhentikan oleh Menkeu, Rafael Alun Trisambodo. Korban penganiayaan itu adalah remaja 17 tahun bernama Cristalino David Ozora.
Setelah menetapkan dua tersangka, polisi memeriksa seorang perempuan berinisial APA. Dia diduga orang pertama yang menyebarkan isu tentang perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan David. Hal tersebut berkembang dari hasil penyelidikan sebelumnya yang menyebut perempuan berinisial AG sebagai pihak yang mengadukan David kepada Mario.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombespol Ade Ary Syam Indradi kemarin (26/2) menjelaskan, Mario sempat menanyakan kebenaran informasi dari APA tersebut kepada AG. Kabar itu dibenarkan oleh AG. Hal itulah yang membuat emosi Mario memuncak hingga berujung penganiayaan pada David.
Perbuatan tak menyenangkan apa yang telah dilakukan David hingga membuat Mario muntap? Sayang, hingga kemarin polisi belum bersedia menjelaskan secara gamblang. Alasannya, kebenaran informasi tersebut sedang didalami oleh penyidik.
“Sementara ini kami masih fokus pada pembuktian, pengumpulan alat bukti terkait peristiwa kekerasan pada anak (David, red),” tuturnya.
Seperti diketahui, penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor itu terjadi di sebuah perumahan di Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Senin (20/2), sekitar pukul 20.30 WIB.
Mario menganiaya David dengan brutal. Dia memukul dan menendang David berkali-kali. Saat David tersungkur, Mario justru menginjak kepalanya. Aksi kejam itu bahkan diakhiri dengan selebrasi kemenangan.
Sementara itu, Kasie Humas Polrestro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menjelaskan, pemeriksaan kembali dilakukan jika penyidik memerlukan keterangan tambahan dari APA. Nurma menerangkan, penyidik telah meminta keterangan dari APA pada Jumat (24/2) lalu.
Salah satu yang digali adalah informasi yang disampaikan APA kepada Mario hingga menyulut amarah dari anak pejabat pajak itu. “Meminta keterangan apakah betul dan apa saja yang disampaikan ke Mario, kapan, dimana, tanggal berapa,” jelasnya.
Pada bagian lain, pihak David belum berkomentar lebih lanjut mengenai kasus tersebut. “Selasa atau Rabu kami akan menggelar konferensi pers,” kata Albar Rizky Dhea Novandra, salah satu anggota tim kuasa hukum dari LBH GP Ansor.
Dari pihak AG juga belum ada tanggapan mengenai pemeriksaan APA. Kuasa Hukum AG, Manggata Toding Allo, belum merespons klarifikasi yang diajukan Jawa Pos (grup Padang Ekspres). Pesan singkat dan telepon tidak dibalas.
Pengawasan Lemah
Kasus penganiayaan ini juga berbuntut pada terkuaknya harta jumbo milik Rafael Alun Trisambodo. Beberapa harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN mencerminkan pengawasan di internal Kemenkeu yang masih lemah.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, hal itu adalah persoalan klasik yang tak kunjung dibereskan. “Ini sudah lama dari zaman Orde Baru. Apa bedanya? Nggak ada. Bedanya hanya sekarang ada media sosial aja sehingga orang bisa tahu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (26/2).
Menurut dia, hal itu didasari pada mental korupsi yang sudah mengakar. “Nggak pernah akan selesai karena mental korupsi terus berlanjut. Permisif, banyak urusan politik di dalamnya. Jadi tidak akan beres,” imbuhnya.
Apalagi, lanjut dia, jika membicarakan persoalan pajak, masih banyak praktik yang semestinya tidak dilakukan. Misalnya, ada wajib pajak (WP) yang minta pelaporan pajaknya dikurangi, denda pajak dibagi dua, dan lainnya.
Padahal, praktik-praktik kotor itu merugikan WP lain yang taat membayar dan melaporkan pajak. Karena itu, Agus memaklumi jika saat ini publik kehilangan kepercayaan kepada DJP dan menjadi malas melaporkan pajaknya. Turunnya angka kepatuhan publik juga merupakan konsekuensi yang harus diterima Kemenkeu dan DJP.
Menurut Agus, perlu ada bersih-bersih di berbagai lini, bukan hanya Kemenkeu atau kementerian lainnya, tetapi juga kepada aparat hukum. Sanksi tegas juga harus diberikan. “Misal hukum mati kek. Tapi yang jadi tanda tanya besar, berani nggak itu dilakukan?” imbuhnya.
Kemenkeu, lanjut dia, harus memastikan figur-figur yang menduduki jabatan strategis betul-betul bersih. Jika perlu, bisa saja dilakukan rotasi jabatan dengan pengganti yang baru.
”Pastikan saja siapa yang harus diganti, siapa yang harus digaruk. Serahkan ke aparat penegak hukum. Siapkan penggantinya. Kalau nggak gitu ya nggak jalan fungsi pelayanan publiknya,” jelas Agus.
Saat ini, menurut dia, perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu ada evaluasi berkala yang memakan waktu lama. Sebab, reformasi birokrasi memerlukan proses. Kemenkeu juga harus berani bertindak lebih tegas dalam mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan pegawai di lembaganya.
“Kalau mencari ikan segar atau tidak, kan lihatnya dari insangnya, tempatnya insang kan ada di kepalanya. Nah, jadi ya harus memastikan bagaimana kepala-kepala di instansi tersebut,” katanya.
Terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta Kemenkeu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo.
Said menggarisbawahi adanya ketidakwajaran harta kekayaan Rafael yang mencapai Rp 56,1 miliar pada Desember 2021. Jumlah itu melampaui kekayaan atasannya, yakni Dirjen Pajak Surya Utomo yang sebesar Rp 14,45 miliar.
“Kemenkeu harus memberikan teladan dengan meminta aparat penegak hukum untuk memastikan kewajaran atau ketidakwajaran harta yang bersangkutan, termasuk dugaan dari netizen terhadap sebagian harta yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Masuknya aparat penegak hukum ini untuk menjaga kepercayaan pembayar pajak terhadap institusi Ditjen Pajak,” kata Said.
Politikus PDIP itu juga meminta Kemenkeu menindak secara hukum Rafael Alun Trisambodo bila ada indikasi melanggar hukum. Khususnya tindak pidana korupsi, pajak, pencucian uang, atau lainnya.
“Memastikan tata kelola good governance dijalankan oleh Kemenkeu. Pengawasan ke dalam harus lebih diintensifkan. Untuk meminimalisir berbagai kejadian fraud yang terjadi di lingkungan Kemenkeu,” katanya.
Said juga mengajak masyarakat untuk tetap membangun kepercayaan terhadap petugas pemungut pajak. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani selama ini sangat serius menegakkan disiplin semua anak buahnya. Penegakan disiplin diharapkan dapat membersihkan kemenkeu dari berbagai tindakan menyimpang.
“Hal ini penting sebab pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang strategis bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya. (ygi/wan/dee/idr/oni/jpg)
