Pemerintah harus bekerja keras dan tegas menindak pelaku pengiriman TKI ilegal ke kawasan Timur Tengah.
JAKARTA – Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal ilegal semakin subur pascamoratorium pengiriman TKI ke kawasan Timur Tengah (Timteng). Bahkan, pengiriman TKI informal ke negara yang masih berperang seperti Suriah masih berlangsung.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Ayub Basalamah, mengatakan sampai saat ini masih ada penempatan TKI ilegal ke Suriah. “Bayangkan, ke negara yang masih berperang itu saja masih dikirim TKI informal. Padahal, pemerintah sudah menghentikan pengiriman TKI informal ke sana,” kata Ayub di sela-sela diskusi dan bedah buku Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI di Jakarta, Kamis (6/4).
Pengiriman TKI ilegal masih terjadi karena begitu lihai para pemainnya. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras dan tegas menindak pelaku pengiriman TKI ilegal ke Timteng. “Kalau dikirim oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) harus dicabut izin PJTKI-nya serta diseret ke muka hukum pemilik PJTKI-nya,” kata Ayub.
Seperti diketahui, pemerintah menghentikan pengiriman TKI sektor informal ke negara-negara Timteng sejak April 2015. Alasannya, minimnya perlindungan untuk tenaga kerja asing di negara itu, terutama TKI.
Menurut Ayub, jumlah TKI informal yang berangkat ke Timteng mencapai 10 ribu orang per bulan. Para TKI informal ini pun oleh PJTKI nakal dibuat seolah-seolah TKI formal.Ayub menambahkan, dari 400 Anggota APJATI, tidak semua mengirim pekerja ke Timteng, hanya 160 PJTKI.
“Informasi yang saya peroleh, fee yang ditarik mencapai 3.500 dollar AS setiap pekerja ilegal. Jadi, kalau tiap bulan mengirim 10 ribu TKI, uang yang berputar 35 juta dollar AS setiap bulannya,” kata.Menurut Ayub, salah satu yang membuat aparat penegak hukum kesulitan memberantas pengiriman TKI ilegal ini karena sebagian besar menggunakan modus visa umrah dan kunjungan wisata.
Karena itu, Ayub berharap kementerian dan lembaga terkait segera menertibkan pelanggaran ini. “Bersama kepolisian sebenarnya pemerintah bisa sidak ke clinic medical yang dipercaya agen penempatan di Timur Tengah dalam mengeluarkan rekomendasi kesehatan. Jumlah clinic medical itu ada 26, jadi bisa ketahuan kalau ada TKI yang sedang dipersiapkan ke Timteng,” sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan pengirim TKI ilegal bisa dikenakan pasal berlapis, termasuk UU Pencucian Uang. Pasalnya, praktik pengiriman TKI ilegal ini merupakan tindak transnasional organize crime. “Jadi, bisa saja dijerat dengan UU pencucian uang,” terangnya.
Ia menambahkan, selama ini kalau ada kasus pengiriman TKI ilegal atau tindak pidana perdagangan orang, yang diseret ke meja hijau hanyalah orang per orang, dan itu pun bukan pemimpin perusahaan. Sementara perusahaan yang mengirim tidak diotak-atik.
Peran Calo
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sudarmanto, mengatakan Kemnaker terus berkoordinasi dengan Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Polri untuk memberantas penempatan TKI di luar negeri yang tidak sesuai prosedur/ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Penempatan TKI ilegal dan TPPO adalah dua kejahatan yang banyak mendera negara di dunia, termasuk Indonesia.
Menurutnya, banyaknya TKI ilegal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme menjadi TKI prosedural, adanya praktik-praktik migrasi tradisional, dan banyaknya calo atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab lainnya yang mengarahkan para calon TKI untuk menjadi TKI ilegal, demi keuntungan pribadi.
Hery menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk menangani atau mencegah TKI nonprosedural, di antaranya melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif), pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah kantong TKI, serta pembentukan Satgas Pencegahan TKI Ilegal. cit/E-3
