Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina berupaya merealisasikan usulan pembentukan Pansus Kereta Api Cepat. Menurutnya, sejak awal Fraksi PKS DPR-RI menolak proyek KCJB ini dibiayai APBN. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah terus menguras APBN demi proyek ini.
Nevi mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bukan proyek infrastruktur dasar. Dalam perjalanan proyek ini, terjadi cost over run sampai Rp 27 triliun, sehingga biayanya membengkak menjadi Rp 114 triliun. Angka ini juga belum tentu telah final. Masih sangat mungkin membengkak lagi.
“Pembengkakan biaya kereta cepat ini dapat menyebabkan BUMN terperosok dalam jerat utang,” tutur Anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN ini.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan, Fraksi PKS telah meminta PMN terkait kereta cepat ini ditunda sampai ada kejelasan berbagai kajian secara komprehensif yang hasilnya dipublikasikan secara luas di masyarakat. KCJB pada awalnya tidak menggunakan Dana APBN (Perpres No. 107 Tahun 2015).
Namun pada kenyataannya, lanjutnya, hingga saat ini pemerintah didesak untuk menggelontorkan dana APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Adanya perubahan ini menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam perencanaan dan ketidakkonsistenan pemerintah terhadap proyek tersebut.
Nevi menerangkan, PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar Rp4,1 triliun tersebut, tentunya akan menjadi beban berat bagi keuangan negara. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi global penuh dengan ketidakpastian. Pemerintah sendiri sudah melakukan revisi terhadap APBN 2022, akibat terjadinya disrupsi supply disrupsi sisi produksi atau supply shock yang sangat besar sehingga mendorong kenaikan ekstrem harga-harga komoditas global.
“Apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memicu inflasi tinggi. Bisa dipastikan anggaran penyelesaian proyek KCJB ini juga akan turut membengkak. Dengan berbagai alasan inilah, saya akan berupaya bersama teman-teman fraksi PKS dan berbagai fraksi yang memiliki pandangan yang sama, dengan tujuan demi menyelamatkan keuangan negara yang pada ujungnya menyelamatkan roda pemerintahan, maka hak angket kereta cepat ini mesti di realisasi secepatnya,” tukas Nevi Zuairina.(rel)
