JAKARTA – Penyederhanaan regulasi sangat dibutuhkan, terutama untuk menarik investor. Sebab banyak sekali perundangan-perundangan dan juga peraturan baik di tingkat kementerian dan lembaga yang tumpang tindih. Maka dalam konteks ini, omnibus law diperlukan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hal itu saat memberi sambutan di acara Musyawarah Nasional ke IV Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2019 di Jakarta Pusat, Selasa (26/11). Menurut Tito, penyederhanaa regulasi diperlukan agar investasi mudah masuk. Jika investor nyaman, tentu ini akan mendatangkan lapangan pekerjaan. Masyarakat yang merasakan manfaat ekonominya. “Investasi, membuka lapangan kerja. Untuk itulah visi beliau (Presiden),” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk mengejar investasi, regulasi yang mendukung harus lebih sederhana. Dalam konteks inilah omnibus law diperlukan. Sehingga nanti, hanya ada satu pintu regulasi. Dengan itu pula, Tito yakin birokratisasi dalam masalah perizinan investasi akan lebih sederhana. Lebih simpel.
“Karena banyak sekali baik yang UU maupun peraturan di tingkat Kementerian ataupun peraturan di tingkat daerah. Ini harus disederhanakan,” ujar Tito.
Tujuan dari omnibus law sendiri lanjut Tito, adalah untuk merampingkan regulasi. Sehingga tidak terlalu banyak regulasi. Sebab jika terlalu banyak regulasi, bukan hanya rentan terjadinya tumpang tindih, tapi akan membuat jalur birokrasi lebih rumit dan panjang. Tito yakin, dengan omnibus law, peraturan pun lebih fokus. Lebih tepat sasaran. Dan, regulasi seperti inilah yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global yang kian ketat.
“Presiden Jokowi beliau menyadari bahwa ada perbaikan pemerintahan kita dalam mengelola SDA yang ada, mengelola potensi-potensi yang ada, maka adanya pembangunan infrastruktur, beliau juga mengatakan masalah insfrastruktur yang akan terus dikembangkan untuk konektivitas. Bukan berarti yang lain tidak prioritas, semuanya prioritas,” kata Tito.
Salah satu program prioritas nasional kata Tito adalah membangun sumber daya manusia unggul. Dan ini terkait erat dengan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Terlebih lagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Tentu bonus demografi ini harus dikelola dengan baik. Sehingga jadi modal berharga bagi kemajuan bangsa.
“Ada bonus demografi, tapi kalau mereka tidak terampil, tidak sehat, maka otomatis ini menjadi beban, kita tidak ingin tenaga kerja kita jadi tenaga kerja kasar semua,” ujarnya.
Digital Security
Dalam sambutannya, Tito juga menyinggung soal digital security. Menurutnya, pemerintah daerah sangat perlu memiliki digital security. Karena bagaimana pun, masalah keamanan, dan ketertiban masyarakat, tak hanya tanggungjawab kepolisian. Tapi juga tanggungjawab pemerintah daerah.
“Digital security ini akan bermanfaat dalam mengatasi berbagai persoalan dan tindakan kriminal, terutama di kotakota besar,” katanya.
Digital security itu lanjut Tito salah satu bentuk konkritnya adalah sistem CCTV. Menurutnya, beberapa kota sudah memiliki ini. Dan, akan lebih baik lagi bila digital security ini terkoneksi dengan data yang ada di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Lebih baik lagi terkoneksi dengan Dukcapilnya Kemendagri, ada face recognition, ada sidik jari. Sehingga akan banyak bermanfaat dalam rangka untuk macam-macam masalah lalu lintas, ada kebakaran, ada keributan, itu bisa ditangani dilihat dengan cepat melalui CCTV, ada kejahatan kriminal bisa mendeteksi dengan cepat pelakunya. Nah ini, sudah saya sampaikan kemarin dengan beberapa kepala daerah untuk membangun sistem itu,” tutur Tito. ags/AR-3
