Presiden Joko Widodo hari ini, Sabtu, 4 November 2017, menyerahkan surat keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) 1.890 hektar lahan kepada 1.685 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Pemalang.
Penyerahan yang digelar di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, dilakukan pemerintah sebagai bentuk pemberian akses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara kepada masyarakat.
“Bapak, Ibu, semua nanti pegang ini baik yang dari Pemalang, Boyolali pegang ini. Ini adalah status hukumnya jelas. Sudah diberi izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun,” ujar Presiden.
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta kepada masyarakat agar betul-betul menjalankan amanat yang diberikan oleh pemerintah tersebut.
“Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur,” tutur Presiden.
Presiden juga menyatakan tak segan untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya program pemerintah yang bertujuan mengupayakan pemerataan ekonomi masyarakat tersebut.
“Saya hanya ingin mengecek di lapangan nanti setelah setahun, saya mau cek di lapangan benar tidak dimanfaatkan? Benar tidak menyejahterakan? Benar tidak pendampingan yang sudah dilakukan oleh perbankan?” ungkapnya.
Presiden pun yakin program tersebut akan berhasil jika pemerintah dan masyarakat saling mendukung dan ikut mengawasi jalannya program tersebut.
“Saya mau cek semuanya karena kita sudah berpuluh-puluh tahun urus ini dan belum berhasil. Saya minta yang ini harus berhasil. Kita harus yakin ini harus berhasil,” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mempersilakan masyarakat untuk mengajukan pinjaman guna meningkatkan produktivitas dan pengelolaan lahan. Namun, Presiden mengingatkan pinjaman terus harus betul-betul dikalkulasi dan digunakan untuk keperluan produksi.
“Saya titip kalau mau pinjam ke bank dihitung yang benar butuh berapa juta? Dihitung yang benar, bisa angsur tidak? Bisa kembalikan tidak pas panen? Dihitung semuanya,” ucap Presiden.
Selain itu, pemerintah juga akan terus berupaya menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu meningkatkan geliat perekonomian dan mengurangi beban masyarakat.
“Nanti tahun depan akan kita turunkan lagi 7 persen pertahun. Jadi per bulan tidak ada 1 persen, murah, sangat murah sekali,” kata Presiden.
Setelah menghadiri acara tersebut, Presiden meninjau hutan kayu putih di Desa Karangwinong, Kabupaten Boyolali.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.
Video Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi, Boyolali, 4 November 2017
