Kalangan DPRD Payakumbuh menilai, kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah berganti nama menjadi Perusahan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago (PamTigo), cenderung mengalami kemunduran.
Karena itu pula, kalangan DPRD meminta Pj Wali Kota Rida Ananda selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), melakukan evaluasi menyeluruh.
“Perumda Air Minum Tirta Sago merupakan milik masyarakat Payakumbuh. Menurut hemat kami, Perumda Air Minum Tirta Sago dari waktu ke waktu ada kecendrungan kemunduran,” begitu pendapat Fraksi Partai Golkar DPRD Payakumbuh yang terdiri dari YB Dt Parmato Alam, Maharnis Zul, dan Wirman Putra, pekan lalu.
Fraksi Partai Golkar DPRD Payakumbuh menilai kinerja PamTigo cenderung mengalami kemunduran dari tiga faktor. Pertama, banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan. Keduanya, tidak kondusifnya internal PamTigo. Dan ketiga, menurunnya laba tiap tahun.
Fraksi Partai Golkar juga merinci laba yang diperoleh PamTigo. Dimana, tahun 2020, perusahaan daerah ini meraup laba bersih Rp4,8 miliar. Sedangkan tahun 2021, turun menjadi Rp3,5 miliar. Sementara, dalam penyusunan RKP PamTigo tahun 2022, laba bersih cuma diproyeksikan Rp1,5 miliar.
“Fraksi Partai Golkar menduga telah terjadi pemborosan yang direncanakan pada PamTigo. Kalau sekiranya realiasi laba bersih pada 31 Desember 2022 sesuai dengan RKP, maka Fraksi Partai Golkar menduga telah terjadi kejahatan yang terstruktur pada tubuh PamTigo,” kata YB Dt Parmato Alam, Maharnis Zul, dan Wirman Putra.
Atas kondisi itu pula, Fraksi Partai Golkar meminta keseriusan Pj Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal untuk segera membenahi manajemen PamTigo secara menyeluruh. Dan juga mengevaluasi kinerja Direktur Utama PamTigo yang bertanggungjawab penuh terhadap maju mundurnya perusahaan ini.
Hal senada disampaikan Fraksi PPP DPRD Payakumbuh yang terdiri dari Ahmad Zifal, Alhudri Dt Rangkayo Mulie, dan Edwar DF. Fraksi PP berharap pemerintah kota melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap PamTigo. Sehingga kekurangan air dan managament perusahaan bagus serta sehat.
Sementara itu, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Payakumbuh, juga punya pendapat terkait PamTigo. Menurut fraksi gabungan PAN dan PKB ini, PamTigo merupakan salah satu BUMD milik Kota Payakumbuh yang sangat diharapkan mampu menjadi salah satu BUMD yang dapat menopang Pemko Payakumbuh untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
Namun akhir-akhir ini, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional memantau, harapan itu belum dapat diwujudkan karena adanya persoalan yang terjadi di PDAM sendiri. Karena itu pula, fraksi yang terdiri dari Opet Nawawi, Mesrawati, dan Zainir berharap Pj Wali Kota dapat menyusun strategi yang baik untuk mengembalikan fungsi PamTigo dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperbaiki manajemen perusahaan.
Disisi lain, Pj Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang dikonfirmasi Padang Ekspres Rabu sore (30/11), menyampaikan terimakasih kepada DPRD yang sudah memberi pendapat dan saran buat pemko terkait dengan keberadaan PamTigo.
“Kita sampaikan terimakasih atas masukan dan saran dari DPRD. Kita di pemda, baik dalam posisi sebagai Dewan Pengawas maupun KPM, tetap melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja PamTigo. Baik dari sisi layanan terhadap pelanggan, manajemen, maupun laba perusahaan,” kata Rida.
Pj Wako menyebut, PamTigo secara rutin juga melaporkan kinerjanya kepada Dewan Pengawas dan KPM. “Setiap triwulan, setiap semester, dan setiap akhir tahun itu selalu dilakukan evaluasi,” kata Rida Ananda.
Sedangkan Direktur Utama PamTigo Payakumbuh Khairul Ikhwan juga menyampaikan terimakasih atas perhatian DPRD. Menurut adik kandung mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini, semakin banyak pihak yang memberi perhatian terhadap PamTigo, tentu akan semakin mendorong PamTigo untuk berbenah.
Khairul Ikwan sendiri mengaku tidak ingin berpolemik di media terkait dengan PamTigo. Karena menurutnya, PamTigo Payakumbuh saat ini sedang berbenah. Dan tetap membutuhkan dukungan dari semua stakholders.
“Kita tetap berbenah. Terkait laba Rp1,5 miliar (laba PamTigo yang dianggap DPRD berkurang Rp1,5 miliar-red), itu merupakan laba yang tercatat di bulan Juni 2022, baru setengah tahun. Laba keseluruhan tentu disampaikan akhir tahun, setelah ada hasil audit. Tapi sekali lagi, kita tak ingin berpolemik,” kata Khairul Ikhwan. (frv)
