Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) agar berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran.
Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Selasa, 6 Desember 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Kita harapkan tahun depan betul-betul Bulog diikuti, Mentan mengikuti, Mendag mengikuti, Menteri BUMN mengikuti, dan tentu saja Menko PMK bisa mengkoordinasikan agar beras sejahtera ini betul-betul sampai kepada penerima manfaat dan tidak terlambat satu hari pun,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar program Rastra dijadikan prioritas mengingat dampaknya yang menyangkut kesejahteraan 15 juta keluarga atau dapat mempengaruhi sekira 60 juta jiwa rakyat Indonesia. Apalagi pemerintah juga telah menyiapkan anggaran senilai Rp21 triliun untuk pelaksanaan program tersebut.
“Dengan dampak dan biaya yang begitu besar, kita harus benar-benar menjadikan ini prioritas,” tutur Presiden.
Guna memaksimalkan program Rastra, Presiden tak lupa mengingatkan jajarannya untuk langsung turun ke lapangan melihat pelaksanaan program Rastra di masyarakat.
Sejak tahun 2017, penyaluran rastra telah diubah dengan menggunakan kartu dan telah diuji coba di 44 kota serta terdapat 1,2 juta penerima manfaat.
“Saya minta agar ini jangan ditambah lagi dulu, dicek, dievaluasi agar betul-betul di lapangan ini berjalan dengan baik,” ucap Presiden.
Video Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai, Istana Bogor, 5 Desember 2017.
