Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah atau Pemda, harus fokus dan terpadu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Saya ingin tegaskan kembali bahwa pembangunan di Papua bukan masalah cukup atau tidaknya anggaran yang ada, melainkan juga peran serta stakeholder,” ujar Presiden saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) terkait review program pembangunan Papua’ di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11).
Presiden lalu menyebutkan anggaran yang diterima Papua mencapai 85,7 triliun rupiah pada 2016 ini. Dana tersebut diperoleh dari kementerian, lembaga dan transfer daerah. “Ini jumlah yang cukup besar, namun anggaran yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai,” tutur Presiden.
Lebih lanjut dijelaskan presiden, permasalahan bukan semata pada besaran dana, anggaran, tapi proses yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu, terintegrasi dengan baik.
Sehingga belanja pembangunan tidak efektif. Jokowi bahkan mengaku telah mendapatkan informasi bahwa 46 persen kementerian atau lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah atau gampang implementasi pembangunannya. Padahal, kalau melihat wilayah Papua, lanjut Presiden banyak medan yang sulit dijangkau.
”Cara seperti itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan terus-menerus. Oleh sebab itu perlu dibenahi dan diperbaiki,” ucap Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta agar dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antar wilayah di Provinsi Papua.
Pembangunan tersebut nantinya juga harus bisa memberikan kemudahan akses di kabupaten dan kota. “Percepatan konektivitas ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan pada rakyat,” kata Presiden Jokowi. Presiden pun mendorong agar rakyat Papua juga ikut dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. fdl/AR-3
