Pengelolaan Urbanisasi – Para Pemimpin di Daerah Mesti Punya Visi Jelas Membangun Daerah
Jakarta – Peran pemerintah daerah (pemda) sangat penting dalam mengelola urbanisasi melalui upaya penggerakkan ekonomi setempat. Selain menekan urbanisasi, langkah itu dimaksudkan agar migrasi penduduk ke kota bisa memberikan manfaat kepada perekonomian nasional secara berkesinambungan.
“Pemerintah daerah punya peran penting untuk melaksanakan tata kelola dan membangun daerah pinggiran,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Seminar Managing Urbanization for Sustainable Cities, di Jakarta, Selasa (19/12). Sri Mulyani mengatakan pemerintah daerah mempunyai peran untuk mengurangi ketidakseimbangan antarwilayah dengan menciptakan pusat ekonomi baru yang bisa membantu pemerataan sumber daya manusia maupun pembangunan.
Untuk itu, para pemimpin di daerah harus mempunyai visi yang jelas dalam membangun daerah. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan agar wilayah pinggiran tidak tertinggal jauh dengan kota. “Para pemimpin daerah harus mempunyai visi dalam memimpin kota, kabupaten, maupun provinsi karena butuh kepemimpinan dalam membangun.
Maka pilih pemimpin yang reform minded untuk mengubah kota lebih baik,” ujar Sri Mulyani. Selama ini, pemerintah, kata dia, juga konsisten untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah melalui penyaluran dana transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus untuk memperbaiki ketimpangan dan pengurangan kemiskinan.
Selain itu, tambah Sri Mulyani, perbaikan iklim investasi sangat penting agar penanaman modal di daerah dapat terjadi dan menciptakan aktivitas pembangunan yang produktif seperti perumahan, air bersih, dan transportasi.
Program Prioritas
Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, menambahkan, salah satu cara agar penduduk tidak cepat-cepat migrasi ke kota adalah dengan mengambil kebijakan yang pas agar daerah menjadi tempat yang nyaman. Kebijakan itu antara lain dengan mempunyai program pembangunan prioritas seperti pariwisata, membangun konektivitas daerah, serta menjaga daya beli masyarakat.
“Banyuwangi saat ini merupakan kabupaten dengan biaya hidup paling murah di Indonesia, karena kami efisien. Daripada gaji tinggi, inflasi tinggi, daya beli rendah, lebih baik gaji tidak tinggi, tapi daya beli cukup karena biaya hidup rendah,” ujarnya. Dia menambahkan, Banyuwangi juga sering mengadakan kegiatan nasional yang tidak mengandalkan APBD, seperti balap sepeda Tour De Ijen dengan mengandalkan peran serta masyarakat yang besar.
“Modalnya bukan hanya uang, tapi modal sosial, gotong royong, rakyat ditumbuhkan supaya mereka bisa berpartisipasi tinggi. Kalau pembangunan berbasis rakyat dan partisipasinya tinggi, rakyat akan terlibat, bahagia, dan akan menekan angka migrasi ke kota,” kata Azwar Anas.
mad/Ant/E-10
