Jakarta, BPKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihentikan mengingat masalah kelangsungan hidup seseorang. Akan tetapi TKI harus memenuhi standar sertifikasi internasional.
“Jumlah angkatan kerja Indonesia setiap tahun mencapai 2,8 juta orang dengan pendidikan 63% hingga 68% merupakan lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama (SMP). Dari jumlah tersebut sekitar 1,5 juta yang terserap di Indonesia. Jadi, tak ada cara lain 1,3 juta angkatan kerja mencari pekerjaan di luar negeri. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sudah dapat dipastikan TKI di luar negeri hanya akan memenuhi porsi sektor informal,” kata Nusron saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite III DPD yang diketuai Hardi Selamat Hood di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (6/2).
Menurut Nusron, persoalan penempatan TKI ke luar negeri mencakup unprocedural (ilegal), moratorium dan overcharging biaya. TKI Ilegal karena proses administrasi dirasakan cukup lama dan mereka biasanya ke Malaysia. “Solusi terhadap TKI unprocedural adalah pemutihan. Solusi ini telah mendapat respon positif dari pemerintah Malaysia,” tutur Nusron.
Untuk itu kata Nusron, dua sektor tenaga kerja yang diharapkan pemerintah menghasilkan devisa adalah hospitality dan kesehatan yang berisiko sangat rendah. Tapi, faktanya TKI yang paling banyak diinginkan pasar kerja di luar negeri adalah pranata rumah tangga dan anak buah kapal, yang memiliki resiko tinggi dan penuh dengan isu politik.
Selain faktor sertifikasi dan akreditasi standard internasional yang sebagian besar tidak dimiliki lembaga pendidikan formal maupun informal di Indonesia. Ketidakmampuan berbahasa Inggris, Perancis, Jepang maupun China sehingga TKI kalah bersaing dengan negara tetangga. “Sehingga BNP2TKI meluncurkan program subsidi pelatihan bagi 5000 angkatan kerja untuk pasar kerja formal di luar negeri yang juga untuk daerah,” papar Nusron.
Anggota DPD Provinsi NTT Abraham Liyanto mengatakan, yang terpenting bagaimana cara pemerintah mencegah TKI ilegal dengan mempermudah prosedur legal. Untuk itu seluruh biaya pengurusan kelengkapan dokumen seperti KTP, KK, surat izin suami hingga paspor ditanggung pemerintah. “PPTKI seharusnya hanya menjadi travel biro saja,” tegas Abraham.
Senator dari Sulawesi Tenggara, Delis Julkarson Hehi mendukung program pemerintah memprioritaskan penempatan TKI formal sebanyak 70 persen. Namun, harus memiliki sertifikasi dan akreditasi untuk memastikan kualitas SDM TKI formal terstandar internasional. #duk
