>> Disiapkan opsi untuk menjaga daya beli karyawan di sektor formal dengan memberikan bantuan sosial melalui BP Jamsostek.
>> Penyaluran BLT mesti tepat sasaran sehingga tidak mubazir dan memberikan manfaat bagi penerima bantuan.
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin dan kelompok komunitas, di antaranya pengemudi ojek dalam jaringan (daring) untuk menjaga daya beli dalam menghadapi imbas Covid-19. Pemerintah juga terbuka atas tawaran dari sejumlah negara asing terkait bantuan untuk menangani wabah Covid-19 di dalam negeri.
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono, menjelaskan skema BLT akan dirancang dalam stimulus ekonomi lanjutan. “Ada sekitar 29,3 juta orang rumah tangga termiskin di Indonesia yang akan digelontorkan BLT. Dari jumlah itu, data yang sudah valid di Kementerian Sosial ada 15,2 juta orang penerima bantuan pangan nontunai atau dikenal program Sembako,” katanya di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (26/3).
Menurut Susiwijono, untuk 14,1 juta orang sisanya, pemerintah sedang menghitung kembali sambil menggulirkan BLT untuk 15,2 juta orang tersebut.
Selain kepada masyarakat termiskin, BLT selanjutnya untuk kelompok komunitas terdampak. Sasaran pertama adalah para pekerja sektor informal, seperti warung, toko-toko kecil, pedagang pasar, dan sebagainya. Sasaran kedua adalah para pelaku usaha transportasi online, seperti pengemudi Gojek dan Grab serta pekerja informal lainnya, termasuk pekerja harian di mal, pusat perbelanjaan, dan lainnya.
Terkait data, Susiwijono mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama DKI Jakarta, Gojek, Grab, dan beberapa asosiasi, salah satunya Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI).
Pemerintah juga sedang mengkaji opsi lainnya untuk menjaga daya beli karyawan di sektor formal dengan memberikan bantuan sosial (bansos) melalui BP Jamsostek. “Kita akan besarkan dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bansos yang besarnya masing-masing satu juta rupiah, plus insentif satu juta rupiah selama empat bulan. Jadi, lima juta rupiah per orang,” ujarnya.
Bagi para pekerja nonformal, pemerintah juga telah menyiapkan kartu prakerja yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas maupun skill para pekerja. Nantinya, penerima kartu prakerja mendapatkan insentif satu juta rupiah per bulan. Keputusan ini diberlakukan selama empat bulan guna memitigasi dampak penyebaran virus korona terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah tersebut, di antaranya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK, mempertahankan produktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah Indonesia terbuka atas tawaran dari sejumlah negara asing terkait bantuan untuk menangani wabah Covid-19. “Untuk bantuan ya kita pertimbangkan, yang penting alat-alat kesehatan itu sudah masuk, sudah kita terima, dan juga pemerintah tetap terbuka,” kata Wapres.
Wapres menjelaskan alat-alat tes Covid-19 dari Tiongkok yang telah diterima Indonesia didistribusikan ke seluruh provinsi di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku koordinator Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia.
Tepat Sasaran
Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM, Sukamdi, mengatakan penyaluran BLT di masa normal sering tidak tepat sasaran (mistargeting).
“Masalah utama penyaluran BLT kita adalah mistargeting. Untuk itu, saat ini mekanismenya, risikonya, harus dihitung cepat sehingga masa darurat korona ini bisa dilewati,” katanya
Menurut Sukamdi, jika masalah mistargeting tidak menjadi soal dalam penyaluran di masa darurat maka yang diperlukan adalah mekanisme yang disalurkan benar-benar sesuai di masa darurat.
“Jika memungkinkan penyaluran BLT melalui mekanisme voucer yang hanya bisa ditukarkan dengan bahan pangan, dan penukaran voucer oleh warung sangat dipermudah. Sehingga ekonomi berjalan, tapi juga tidak menyulitkan pemilik warung. Penerima BLT harus didorong untuk belanja di warung terdekat agar menggerakkan ekonomi di masa sulit,” kata Sukamdi. uyo/YK/AR-2
