SOLO – Pemerintah terus fokus dan berupaya meningkatkan pendidikan kejuruan (SMK) untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.
Langkah ini sangat strategis mengingat kebutuhan sumber daya manusia untuk menopang pembangunan nasional sangat banyak membutuhkan tenaga kerja terampil serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.
“Saat saat ini 63 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Ini tentu berdampak pada daya saing industri dan perekonomian Indonesia.
Inilah tantangan yang perlu segera diatasi bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat melakukan kunjungan kerja, di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (26/5).
Kunjungan kerja ini dalam rangka peluncuran Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekaligus pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Stadion Manahan, Solo.
Program Revitalisasi SMK akan direalisasikan di 219 SMK dengan rincian 125 SMK yang bergerak dalam bidang prioritas, yakni kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Sisanya, sebanyak 95 SMK berasal dari bidang lain yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
Menko PMK dengan didampingi Mendikbud, Muhajir Effendy, menyerahkan piagam penghargaan kepada sektor industri yang sudah berdedikasi terhadap SMK.
Selain meluncurkan program Revitalisasi Pendidikan SMK, Menko PMK juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.857 siswa, dengan rincian 331 siswa SD, 283 siswa SMP, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 siswa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
“KIP diberikan pemerintah supaya anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Saat ini, cakupan pembagian KIP sudah diperluas dengan menambahkan anakanak panti asuhan dan Program Kesetaraan Paket A, B, dan C,” jelas Menko PMK.
Untuk program KIP, bantuan yang disampaikan adalah untuk siswa SD akan memperoleh 450 ribu per tahun ajaran, siswa SMP akan memperoleh 750 ribu per tahun ajaran, siswa SMA akan memperoleh satu juta per tahun ajaran, dan siswa SMK akan memperoleh satu juta per tahun ajaran.
Bagi Sertifikat
Puan juga membagikan 6.057 sertifikat tanah untuk masyarakat di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penyerahan ini dalam rangkaian program Strategis Nasional Serta Pembinaan Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reform Tahun 2017.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada 12 perwakilan warga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, dan Sragen.
Untuk Tahun 2017, program Legalisasi Aset melalui Proyek Nasional di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari sertifikasi hak atas tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikasi pertanian, sertifikasi nelayan, sertifikasi usaha kecil menengah (UKM), sertifikasi BMN berupa jalan nasional, dan redistribusi tanah.
“Penyerahan sertifikat ini merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara dalam pemenuhan hak masyarakat di bidang pertanahan.
Pemerintah terus meningkatkan pelayanan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat yang berhak, dengan target lebih dari 20 juta sertifikat hingga tahun 2019.
Diharapkan pada tahun 2023 seluruh masyarakat Jawa Tengah sudah mendapatkan sertifikat,” papar Menko PMK. SM/Ant/N-3
