14 Ribu Formasi untuk Lulusan SLTA
Pengumuman seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017 mulai dibuka. Pemerintah mengundang putra-putri terbaik untuk menjadi CPNS guna mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
Jabatan ini menjadi prioritas, mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkum HAM.
“Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra atau putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra atau putri Papua dan Papua Barat,” tegas Asman Abnur kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/7).
Untuk lulusan cumlaude kuotanya 468 orang, sedangkan putra atau putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang. Formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Sementara posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.
Sedangkan formasi CPNS untuk Kemenkum HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari penjaga Lembaga Pemasayarakatan (LP) hingga analis keimigrasian.
Untuk analis keimigrasian, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain hukum, sosial politik, ekonomi, akuntansi, komunikasi, teknik informatika, teknik komputer dan bahasa asing.
Kemenkum HAM juga memberikan kesempatan kepada para lulusan SLTA sederajat menjadi CPNS. Kuota yang disiapkan sebanyak 14 ribu orang. Lulusan SLTA sederajat yang dibutuhkan harus punya kemampuan komputerisasi.
Saat ini, banyak penjara yang kekurangan penjaga tahanan karena itu KemenPAN-RB memberikan kuota lebih banyak. “Empat belas ribu penjaga tahanan akan disebar di seluruh LP. Untuk persyaratan teknisnya bisa dilihat di website Kemenkum HAM,” kata Asman
Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, peserta akan langsung mengetahui nilainya. “Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” tegasnya.
Asman menuturkan kualifikasi pelamar untuk calon hakim adalah sarjana hukum, sarjana syariah, dan sarjana hukum Islam. Sementara kualifikasi untuk analisis keimigrasian adalah sarjana hukum, sosial politik, ekonomi, akuntansi, komunikasi, teknik informatika, teknik komputer, dan bahasa asing. Sedangkan formasi sipir cukup lulusan SMA sederajat dan memiliki kemampuan komputer.
Dia mengatakan, sistem atau manajemen rekrutmen CPNS baru sudah ditata dengan baik. Sebab pemerintah mengharapkan CPNS baru yang diterima, benar-benar sesuai dengan kompetensi atau keahlian. ’’Selama ini mungkin bisa minta bantuan, rekomendasi, titipan, saya nyatakan tidak ada lagi,’’ katanya.
Kepada masyarakat umum Asman berharap untuk hati-hati dan waspada. Jangan sampai ada masyarakat yang tertipu dengan penjahat atau oknum calon. Biasanya mereka menebar jala penipuan dengan iming-iming bisa meloloskan menjadi CPNS baru.
’’Saya tegaskan yang bisa membantu masuk jadi CPNS baru itu ya kemampuan si pelamar sendiri,’’ jelasnya. Pemerintah tidak bertanggung jawab jika sampai ada masyarakat yang tertipu puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, untuk bisa jadi CPNS baru. Sebab, Asman mengatakan, proses rekrutmen CPNS baru tidak dipungut biaya.
Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi melalui https://sscn.bkn.go.id pada 1–31 Agustus 2017. Untuk informasi resmi terkait persyaratan pendaftaran dan jadwal bisa diakses mulai 11 Juli 2017 paling lambat pukul 24.00.
“Satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB). Prosesnya cukup ketat,” ujar menteri asal Sumbar itu.
Website Langsung Down
Sementara itu animo masyarakat untuk mengetahui informasi cukup tinggi. Salah satu indikasinya adalah website Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Hukum dan HAM tadi malam tidak bisa diakses. Menurut pegawai humas Kementerian PAN-RB, sedang ada perawatan untuk mengatasi tingginya lalu lintas pengunjung.
Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, beberapa waktu lalu sempat beredar surat lowongan CPNS di lembaganya. Dia berharap masyarakat berpatokan pada informasi resmi yang dilansir Kementerian PAN-RB. “Pendaftaran CPNS baru juga terpusat melalui sistem di Kementerian PAN-RB,” katanya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
