Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II Nevi Zuairina pada evaluasi program pemerintah terhadap UMKM di Indonesia menilai bahwa program-program yang telah digulirkan sudah sangat bagus. Namun dari sisi anggaran masih dianggap kurang.
Ia merujuk anggaran KemenKop UKM untuk tahun 2023 saja hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp1,407 triliun. Bahkan dari angka tersebut alokasi untuk program kewirausahaan, UMKM, dan koperasi hanya senilai Rp1,16 triliun.
“Tentu angka untuk UMKM ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan yang mendapat alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun,” tegas Nevi.
Nevi menyetujui bila selama ini pemerintah begitu menaruh perhatian terhadap UMKM. Secara intensif, program terus dibuat dan insentif terus diberikan untuk mengembangkan UMKM, seperti KUR, PEN, pembiayaan LPDB dan pemberian barang modal usaha.
Bahkan, tambah Nevi, saat pandemi upaya untuk membantu UMKM begitu gencar, tak terkecuali hingga saat ini. Program demi program disalurkan untuk UMKM.
“Bantuan pemerintah saat ini memang memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama pada pelaku UMKM. Namun demikian, percepatan yang dirasakan masyarakat masih tergolong lambat karena belum merata kemajuan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bila dibandingkan dengan sebelum pandemi,” tutur Nevi.
Legislator yang kini duduk di komisi VI DPR ini menyampaikan, memang saat ini ada sebagian pelaku usaha yang melejit ketika masa pandemi. Namun demikian, itu hanya sebagian kecil, sedangkan sebagian besarnya masih stagnan.
“Jika kita lihat pada hasil survei yang dilakukan Bank BRI bersama BRI Research Institute tahun 2020 lalu, dari 3.043 UMKM yang disurvei terdapat 44,8% UMKM yang kapasitas dan kinerja usahanya meningkat setelah mendapat dana BPUM. Sementara itu ada 51,5% yang usahanya kembali beroperasi setelah mendapat dana dari BPUM. Ini menunjukkan campur tangan pemerintah sangat signifikan dalam membangkitkan usaha masyarakat di sektor UMKM,” jelas Nevi Zuairina.(rel)
