Pemimpin Asean Deklarasikan Melawan Sampah Laut

BANGKOK – Negara-ne­gara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Teng­gara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) sepakat untuk mengatasi sampah yang mencemarai laut. Asean juga akan memperkuat hukum dan peraturan nasional serta me­ningkatkan kerja sama regional dan internasional, termasuk melakukan dialog kebijakan yang relevan dan pertukaran informasi tentang penanggu­langan sampah laut.

“Semua negara menghar­gai dan menekankan perlin­dungan lingkungan dan men­dukung Thailand memasukkan agenda perlindungan ling­kungan dan memerangi sam­pah laut, yang sesuai dengan agenda global,” kata wakil juru bicara pemerintah Thailand, Werachon Sukondhapatipak, di Bangkok, Minggu (23/6).

Komitmen mengatasi sam­pah laut tertuang dalam Dekla­rasi Bangkok tentang Melawan Sampah Laut di Kawasan Asean yang ditandatangani se­puluh kepala negara dan pe­merintahan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 Asean di Bangkok.

Di dalam dokumen dekla­rasi tersebut, para kepala nega­ra Asean sepakat untuk mem­perkuat aksi di tingkat nasional serta melalui tindakan kolabo­ratif di antara negara-negara anggota Asean dan mitra un­tuk mencegah dan mengurangi sampah laut secara signifikan khususnya dari kegiatan berba­sis darat, termasuk manajemen yang berwawasan lingkungan.

Asean juga sepakat untuk mendorong pendekatan darat-ke-laut yang terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi sampah laut, dan memperkuat undang-undang dan peraturan nasional serta meningkatkan kerja sama regional dan inter­nasional termasuk dialog kebi­jakan dan pertukaran informa­si yang relevan.

Deklarasi Bangkok tentang melawan sampah laut ini dipuji oleh para pencinta lingkungan sebagai langkah pertama yang baik untuk kawasan Asean, meskipun keraguan masih membayangi implementasi karena blok tersebut memi­liki kode non-interferensi yang akan memberi wewenang ke­bijakan negara anggota.

Isu “Rakhine State”

Sementara itu, saat me­lakukan retreat di Hotel Athe­nee, Bangkok, Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Ra­khine State. “Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita se­mua,” katanya.

Presiden Jokowi mengingat­kan bahwa Pemimpin Asean telah memberikan mandat ke Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance (AHA Centre) untuk melaku­kan needs assessment guna membantu Myanmar memper­siapkan repatriasi yang suka­rela, aman, dan bermartabat.

Mandat tersebut sudah di­jalankan melalui pelaksanaan Preliminary Needs Assessment (PNA) tim ke Rakhine State.

“Rekomendasi laporan PNA harus ditindaklanjuti. Saya ber­harap bahwa komite tinggi da­pat segera membuat rencana aksi dengan kerangka waktu yang jelas.

“Tindak lanjut rekomenda­si akan membantu terciptanya kemajuan dalam persiapan re­patriasi,” kata Jokowi. AFP/Ant/ang/AR-2