Hendri Septa memimpin rapat staf
bulanan jajaran Pemko Padang, Kamis (27/10).(IST)
Jajaran Pemko Padang menerima sosialisasi terkait tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan percepatan transaksi belanja katalog lokal di Kota Padang.
Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihandoyo saat Rapat Staf Bulanan Jajaran Pemko Padang di Gedung Bagindo Aziz Chan, Kantor Balaikota Padang, Kamis (27/10).
Rapat staf bulanan tersebut dipimpin Wali Kota Padang Hendri Septa, diikuti Sekko Andree Algamar bersama para asisten, staf ahli serta seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Padang.
Yulianto Prihandoyo menyampaikan, sosialisasi ini penting dilakukan mengacu Instruksi Presiden Joko Widodo No. 2 Tahun 2022 tentang pengoptimalan pengadaan barang/jasa pemerintah guna mendorong tercapainya tujuan pembangunan dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI).
“Tujuan utamanya adalah untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan porsi UMK dan koperasi sekaligus percepatan penyerapan APBN/APBD,” ujarnya.
Berikutnya, sesuai arahan Presiden juga telah mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar belanja produk UMKM. Begitu pula mewajibkan penggunaan katalog elektronik (e-katalog).
E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP yang menyediakan informasi berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
E-katalog ini menjadi “peluru” dalam sistem pengadaan pemerintah, karena akan mendorong organisasi pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam pengadaan barang dan jasa dalam negeri. “Kita berharap Pemko Padang dapat mengimplementasikannya dengan baik,” harapnya.
Lebih lanjut dikatakan, sekaitan perubahan kebijakan belanja Pemerintah RI atas arahan Presiden dengan total belanja sebanyak Rp 1.100 triliun. Sasarannya adalah untuk mendukung UMK koperasi, pemerataan ekonomi, terintegrasi dan terdigitalisasi serta mudah diakses dunia usaha.
“Manfaat pengadaan barang/jasa melalui aplikasi e-katalog antara lain pengadaan dapat berlangsung cepat, mudah, transparan serta tercatat secara elektronik. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya tentunya,” pungkas Yulianto.
Pada saat yang sama Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sosialisasi terkait tata cara penghitungan TKDN dan percepatan transaksi belanja katalog lokal.
“Kita berharap, melalui e-katalog ini akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku usaha, khususnya yang ada di Kota Padang. Hal ini juga sesuai arahan bapak Presiden yang meminta setiap kepala daerah untuk menggerakkan produk lokal secara optimal,” ungkapnya.
Selanjutnya, Wako Hendri Septa membeberkan, untuk penggunaan produk lokal sejatinya sudah dilakukan sejak lama di Kota Padang. Diperkirakan sudah mencapai angka 82 persen, meski untuk pencatatannya di e-katalog tidak sepenuhnya dikarenakan beberapa hal.
“Kita di Kota Padang siap mendukung arahan bapak Presiden terkait penggunaan e-katalog ini. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan sosialisasi dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Semoga dengan itu Kota Padang akan lebih optimal lagi dalam penggunaan e-katalog tersebut,” tukas wali kota mengakhiri. (eri)
