JAKARTA – Sebanyak 30.000 pendamping desa akan berpartisipasi menyosialisasikan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memasukkan materi mengenai program-program BKKBN dalam pelatihan pendamping desa.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan hal itu seusai penandatanganan kerja sama dengan BKKBN terkait Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), di Jakarta, Jumat (4/11).
Dia menjelaskan para pendamping desa ini nantinya juga akan bekerja sebagai ujung tombak program KKBPK, terutama di wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar. Selama ini, program kependudukan belum berjalan optimal karena kurangnya personil di lapangan. Hal ini juga berkaitan dengan pembangunan desa ke depan.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, menjelaskan permasalahan kependudukan dan KB sangat luas dan kompleks. Ini bukan tanggung jawab BKKBN semata.
Jalin Kemitraan
Kendati demikian, BKKBN terus berupaya menyinergikan dan menggaungkan tentang pentingnya program KKBPK pada masyarakat. BKKBN terus menerus menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. “Salah satunya melalui kerja sama ini,” kata Surya.
Kemdes PDTT, lanjut Surya, merupakan mitra kerja yang dinilai memiliki sumber daya untuk membantu BKKBN melaksanakan program KKBPK untuk mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan kependudukan dan KB.
Dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan kependudukan dan keluarga berencana melalui program KKBPK, BKKBN tidak dapat bekerja sendirian. “Ini karena BKKBN tidak memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan.
Apalagi perkembangan program KKBPK sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis,” kata Surya.
Kerja sama itu bertujuan mendukung pelaksanaan program KKBPK di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Program itu mencakup peningkatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pemanfaatan data dan informasi program KKBPK di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Program ini juga mencakup pemberian akses dan informasi pembangunan berwawasan kependudukan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kualitas pengelola dan pelaksana program KKBPK.
Selain itu, Surya juga menegaskan keluarga adalah pilar pembangunan bangsa. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh.
“Keluarga menjadi ajang yang paling sempurna untuk menanamkan ketiga nilai revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong, dan membangun karakter sejak dini,” pungkasnya. – cit/E-3
