Kemajuan zaman, menuntut setiap masyarakat mengenal dan memahami era digital. Nyaris, saat ini, setiap layanan dagang dan jasa dijajal menggunakan aplikasi online. Berbagai layanan online bahkan sudah populer digunakan. Terutama, masyarakat dengan taraf ekonomi dan sumber daya menengah ke atas. Seperti layanan tiket pesawat, penginapan, jasa transportasi, dan peralatan rumah tangga, hampir seluruhnya memanfaatkan online.
”Secara tidak sadar, kemajuan digital bakal mengancam tenaga kerja. Sebab, setiap orang bisa mengakses dan melakukan transaksi sendiri melalui online. Tidak tertutup kemungkinan, Perbankan pun akan tergilas, jika terus mengikuti perkembangan digital,” kata akademisi Ekonomi Universitas Andalas, Efa Yonnedi saat Diskusi Publik “Peluang dan Optimalisasi Ekonomi Daerah dalam Era Digital Banking” yang diselenggarakan LKBN Antara Sumbar, di ruang Anai, Hotel Grand Inna Padang, kemarin (25/7).
Dosen Akuntansi itu menerangkan, data Asean Development Bank (ADB) mengungkapkan, sejak 2 tahun terakhir, setidaknya sudah 90 persen data dibuat penduduk dunia di internet. ADB juga memprediksi, Tahun 2020, kelak lebih dari 200 miliar benda yang akan digunakan manusia akan terkoneksi.
Begitu juga dengan pengguna smartphone yang sudah mencapai 6,1 miliar atau hampir seluruh penduduk dunia memiliki telepon pintar. Sedangkan di Indonesia, pengguna smartphone mencapai 300 juta orang dan sudah melampaui jumlah penduduk itu sendiri. “Ini artinya, rutinitas masyarakat saat ini lebih banyak bercengkrama di dunia maya. Nah, jika semua layanan terpenuhi melalui sistem online, ini juga dapat mengancam tenaga kerja,” bebernya.
Fenomena itu, secara tidak langsung menuntut layanan keuangan inklusif. Sehingga, masyarakat yang selama ini tidak tersentuh, dapat mengakses layanan perbankan. Namun, setiap produk layanan berbasis digital yang akan diluncurkan, mesti divalidasi terlebih dahulu. Sehingga, tidak ada dana nasabah yang hilang atau terganggu.
Terkait itu, Area Head Bank Mandiri Padang, Taufik Amrullah mengatakan Bank Mandiri telah melakukan berbagai pembenahan. Mulai dari memperbanyak layanan digital banking sehingga dapat di akses selama tersentuh layanan yang tergantung pada provider. “Dua tahun ke belakang, kita juga memberikan pinjaman untuk menyokong wirausaha muda mandiri di sektor tata busana dan tata boga,” ucapnya.
Layanan internet banking ini, jelas memudahkan nasabah sehingga, nasabah tidak bergantung pada satu distributor. ”Bagi bank, juga tidak perlu membuka cabang lebih banyak, namun layanannya dapat di akses selama 24 jam,” ucapnya.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumbar, Heri Nofiardi mengatakan, meningkatnya rutinitas digital di kalangan masyarakat saat ini juga mengancam penjualan produk UMKM di Sumbar. Sebab, mayoritas masih melakukan transaksi jual beli secara langsung. “Ada juga sebagian dari 5.000 produk UMKM di Sumbar yang sudah memasarkan produknya dengan pasar internet. Tapi, itu baru pada tataran pelaku usaha yang memiliki SDM baik dan melek teknologi,” katanya.
Pihak Pemprov sendiri mengaku, telah melakukan berbagai pelatihan terhadap pelaku usaha. Mulai dari cara membaca jenis produk yang menjual, hingga meningkatkan kualitas SDM UMKM, agar lebih dekat dengan dunia digital. “Intinya, bagaimana kita menyiapkan pelaku UMKM Sumbar mampu menghadapi persaingan bisnis era digital,” ungkapnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
