Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat perppu “instan” berbuntut ancaman persekusi. Jamaah yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) –dulu disebut pegawai negeri sipil (PNS)– kini didata dan diultimatum, bahkan diancam pecat. Daftar anggota dan pengurus HTI disebar ke publik, mirip penyebaran daftar hitam. Juga ada larangan berdakwah.
Praja Muda Karana (Pramuka) pun kena imbas penundaan bantuan pemerintah karena ketuanya, Adhyaksa Dault, pernah datang ke acara HTI (padahal Menko Polhukam Wiranto juga pernah). Yang lebih membuat tak habis pikir, Kapolrestabes Semarang diberitakan mengajak adu senjata siapa pun yang ingin mendemo perppu itu. Ngeri.
HTI dibubarkan dengan dalih anti-Pancasila. Tetapi, cara-cara penekanan berbau persekusi itu apa sesuai dengan Pancasila? Inilah soalnya. Tafsir Pancasila bisa seluas-luasnya, tetapi tafsir yang bisa berbuah palu godam keputusan eksekusi adalah tafsir Pancasila dari pemerintah. Dan seakan tak boleh dipertanyakan lagi.
Perlu diingat, HTI tak pernah tercatat melakukan kekerasan. HTI atau aktivisnya malah kadang-kadang menjadi korban persekusi dari kelompok yang tentu mengaku lebih Pancasilais. Pengajiannya kadang dihalangi dan dibubarkan. Padahal, saat itu status HTI masih badan hukum yang sah.
Alangkah indahnya jika setelah pembubaran HTI ini pemerintah melakukan pembinaan secara Pancasilais. Tidak malah melakukan tindakan-tindakan bullying –meski mereka berkuasa. Bukankah dalam Pancasila ada sila kemanusiaan dan keadilan? Orang yang jadi tersangka korupsi triliunan saja masih ditoleransi memimpin sidang yang menentukan nasib pemilu, mosok perlakuan kepada HTI lebih sengit?
Kalau nanti ada forum peradilan, ada kesempatan baik menunjukkan sikap pemerintah lebih valid dari sudut Pancasila dibanding pemikiran ideal kekhilafahan ala HTI. Pemerintah tak perlu membuat kesakitan-kesakitan berikutnya setelah pembubaran dengan perppu “instan” itu. Kalau adu menang-menangan, jelas rakyat akan kalah. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
