Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya kepada Provinsi DKI Jakarta yang berhasil menumbuhkan perekonomian daerahnya dengan baik. Berdasarkan data yang diterima oleh Presiden, DKI Jakarta pada triwulan pertama tahun 2017 ini memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48 persen atau lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,01 persen.
Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus terus diupayakan. Pemerintah daerah, daerah-daerah penyangga, dan pemerintah pusat harus bersinergi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Ibu Kota Negara Indonesia ini.
Demikian diungkapkan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di DKI Jakarta pada Selasa, 11 Juli 2017, di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden berujar bahwa DKI juga masih memiliki persoalan utama yang harus dihadapi. Seperti misalnya kemacetan dan penyediaan transportasi massal yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga.
“Persoalan utama yang dihadapi DKI Jakarta, seperti halnya kota-kota metropolitan dunia, adalah masalah urbanisasi, kemiskinan dan ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas umum, penyediaan tenaga listrik, perumahan, air bersih dan sanitasi, kemacetan dan penyediaan transportasi massal, penanganan soal limbah, sampah dan polusi udara, sampai dengan pengendalian tata ruang,” ucapnya.
Khusus soal kemacetan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini benar-benar menyoroti salah satu penyebab inefisiensi perekonomian itu. Baginya, tidak ada pilihan lain sebagai solusi dari permasalahan itu selain membangun sarana transportasi yang bersifat massal dan terintegrasi dengan lainnya.
“Untuk itu, saya titip agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang untuk dapat melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur transportasi massal ini, baik LRT, MRT, kereta api serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok,” ia menegaskan.
Lebih lanjut, Kepala Negara menginstruksikan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk dapat terus menekan tingkat pengangguran yang pada Februari 2017 tercatat sebesar 5,36 persen. Meski angka tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan sebesar 0,41 persen bila dibanding tahun 2016 lalu, Presiden tetap berharap agar DKI dapat membuka lebih banyak lapangan kerja baru.
“Saya harap capaian ini dapat ditingkatkan lagi dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa membuka lapangan kerja baru serta mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja,” ujarnya.
Video Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di DKI Jakarta, Kantor Presiden, 11 Juli 2017.
The post Pertumbuhan Ekonomi Baik, Jakarta Harus Tekan Angka Pengangguran appeared first on Presiden Republik Indonesia.
