Sejumlah kalangan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menengahi hubungan panas KPK dengan DPR, khususnya Pansus Hak Angket KPK. Sikap Jokowi diharapkan bisa meredam atau minimal menurunkan tensi ketegangan dua lembaga tersebut.
Konflik antara KPK dan DPR diharapkan tidak melebar, bahkan diboncengi kepentingan tertentu yang ujung-ujungnya akan memengaruhi semangat pemberantasan korupsi.
Sikap Jokowi memang berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjadi presiden dalam menghadapi serangan terhadap KPK. Kita ingat saat SBY pada 2012 begitu responsif ketika ada situasi kritis yang dihadapi KPK.
Saat itu KPK berkonflik dengan Polri karena rencana penangkapan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang menangani kasus korupsi proyek simulator SIM di Korlantas. Pada 5 Oktober 2012, puluhan polisi mengepung gedung KPK dan hendak menangkap Novel.
SBY tahu kehadirannya dibutuhkan pada saat-saat kondisi mengarah tidak terkendali. Pada 8 Oktober 2012, SBY berpidato di Istana Negara. Dia seakan “menjewer” Kapolri saat itu, Jenderal Timur Pradopo. SBY memberikan pernyataan dukungan terhadap KPK dalam menangani kasus simulator SIM. Pidato tersebut sekaligus mengakhiri konflik yang dikenal dengan cicak vs buaya tersebut.
Kita berharap Jokowi bisa meniru langkah SBY tersebut. Presiden selaku kepala negara memang memiliki otoritas keberpihakan terhadap konflik yang merongrong kewibawaan negara. Langkah KPK selama ini jelas-jelas membawa misi negara dalam pemberantasan korupsi.
Sebaliknya, sikap presiden yang membiarkan konflik antara KPK dan DPR justru menjadi pertanyaan. Publik akan bertanya-tanya di mana sikap kenegarawanan Jokowi.
Jokowi sepatutnya bisa lebih memahami posisinya sebagai kepala negara. Dia tidak lagi dimiliki oleh satu parpol semata (PDIP), melainkan menjadi milik bersama bangsa.
Dengan demikian, sikap Jokowi harus mencerminkan sikap seluruh komponen bangsa. Dan pemberantasan korupsi adalah misi bersama komponen bangsa untuk mengamankan keuangan negara. Kini kita menunggu keberanian Jokowi memberikan dukungan terhadap KPK. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
