Pekan ini publik di Indonesia memperingati tujuh tahun wafatnya KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden ke-4 Republik Indonesia.
Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 dan dimakamkan esok harinya, tepat di penghujung tahun.
Acara haul Gus Dur di Ciganjur, pekan ini, dihadiri Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan selalu ingat peci Gus Dur pemberian istri Gus Dur, Nyai Sinta Nuriyah. Kata Jokowi, peci itu mengingatkannya untuk meneladani kepribadian sang guru bangsa.
Sosok Gus Dur sebagai negarawan memang penting untuk terus diingat dan dijadikan contoh. Sebagai presiden, Gus Dur pantang menyelesaikan konflik melalui kekuatan bersenjata. Ia menolak operasi militer untuk menyelesaikan konflik Aceh maupun Papua.
Gus Dur juga mendorong reformasi di tubuh militer, berupaya mengurangi peran militer di dunia politik, bahkan mendorong pengadilan HAM terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Semasa Gus Dur berkuasa, setidaknya tiga kasus pelanggaran HAM berat diadili pengadilan HAM seperti kasus Tanjung Priok, kasus Timor Timur serta kasus Abepura.
Ia bahkan berani berseberangan dengan salah seorang menterinya, Menko Polkam Wiranto yang saat itu dianggap sebagai penghalang reformasi di tubuh militer.
Gus Dur juga dianggap sangat dekat dengan warga Papua. Ia mendekati warga Papua dengan hati. Pada 1 Januari 2000 ia mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua.
Ia juga mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai identitas kultural, asalkan dikibarkan di bawah bendera Merah Putih. Gus Dur juga mengizinkan acara Kongres Rakyat Papua pada pertengahan 2000, meski ia menolak tuntutan kemerdekaan Papua.
Di masa Gus Dur pulalah, Otonomi Khusus Papua berlaku mulai 1 Januari 2001.
Sosok Abdurrahman Wahid menunjukkan kelasnya, bagaimana menjadi pendamai di daerah konflik. Setiap kali Presiden Jokowi ingat peci Gus Dur, sepatutnya ia mengingat teladan tersebut.
