JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap hal tersebut juga sudah jelas diatur dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 serta Undang- Undang Nomor 27 1999.
“Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu,” ujar Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (19/6). Kepala Negara menanggapi polemik yang muncul dari isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
RUU HIP menuai polemik publik karena draf RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 7. Banyak kalangan berpendapat, konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah memutuskan tidak mengirimkan surat presiden (surpres) yang merupakan tanda persetujuan pembahasan RUU itu. Pemerintah, kata Jokowi, juga tidak ikut campur terhadap usulan RUU yang murni merupakan inisiatif DPR tersebut.
“Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” kata Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id. Kepala Negara menjelaskan isi RUU tersebut belum diketahuinya dan pemerintah selalu memperhatikan suara-suara dari masyarakat. Untuk itu diputuskan bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan surpres tersebut.
“Ini sudah kita putuskan pada tiga hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu,” kata Presiden. “Jadi, daftar isian masalah (DIM) juga belum kita siapkan karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan ke mana karena ini memang inisiatif penuh dari DPR,” imbuhnya.
Lebih Baik
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menjelaskan kondisi Indonesia yang terdampak pandemik Covid-19. Jokowi menyebutkan kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik ketimbang sejumlah negara lain, khususnya negara di Eropa.
Berdasarkan data yang diterima Presiden dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pertumbuhan ekonomi negara di dunia akan turun. Perkiraan pertama, pertumbuhan ekonomi dunia turun kurang lebih minus 2,5. Tetapi, dua hari yang lalu, OECD menyampaikan bahwa minusnya bisa 6 hingga 7,6 persen.
“Bahkan, nanti di Eropa di kuartal kedua ini minusnya bisa sampai 15–17 persen karena mereka me-lockdown terlalu lama,” kata Jokowi . Sementara untuk tahun ini, lembaga-lembaga dunia itu memprediksi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa akan minus 9–12 persen.
Sementara Australia diprediksi minus 6,8 persen, Jepang minus 5,2 persen, Amerika Serikat minus 6,6 persen, Malaysia minus 3,5 persen, dan Singapura minus 5 persen. Untuk Indonesia, diakui Jokowi, diprediksi menurun hingga negatif. “Saya harus berbicara apa adanya. Di kuartal kedua ini kita akan minus mungkin sampai minus 3 sampai 3,8 persen. Perkiraan kami seperti itu,” kata Jokowi.
Namun, di kuartal berjalan ini, pertumbuhan Indonesia masih positif. Mengutip Bank Dunia, Jokowi menyebut hanya ada tiga negara G20 yang ekonominya positif, yakni Tiongkok 1,9 persen, India 1,2 persen, dan Indonesia 0,5 persen.
“Kita alhamdulillah dikategorikan oleh mereka berada pada pertumbuhan positif,” ucap Jokowi. “Tetapi dari penghitungan terakhir, mereka menyampaikan mungkin semuanya bisa minus. Tapi memang perkembangan ini dinamis dan selalu berubah setiap minggu, setiap bulan,” paparnya.
fdl/P-4
