Banjarmasin (ANTARA Sumsel) – Presiden Joko Widodo memperingatkan para kepala daerah agar berhati-hati menggunakan anggaran, pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap anggota DPRD Banjarmasin.
“Pertama hati-hati dalam mengelola keuangannya, baik APBD, baik APBN itu adalah uangnya rakyat, hati-hati. Yang kedua juga yang berkaitan dengan gratifikasi hati-hati, semuanya hati-hati,” kata Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan ke Pasar Baru Banjarmasin, Jumat.
KPK pada Kamis (14/9) malam melakukan OTT terhadap 5 orang termasuk anggota DPRD Banjarmasin.
“Ya memang kalau ada bukti, ada fakta fakta hukum di situ, saya kira bagus. Prestasi KPK kan memang di OTT,” tambah Presiden.
Presiden pun mempersilakan KPK untuk terus melakukan kegiatan penegakan hukum, termasuk OTT. “Yang ketangkap ya ditangkap, ketangkap kok, asal buktinya ada,”
Kelima orang yang diamankan dalam OTT KPK tersebut terdiri dari unsur DPRD kota Banjarmasin, BUMN dan swasta. Mereka masih diperiksa di Polda Kalimantan Selatan.
Diduga telah terjadi transaksi terkait dengan proses pembahasan peraturan daerah setempat.
Tim juga mengamankan sejumlah uang terkait dengan OTT tersebut. Kelima orang itu akan segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk tahapan lebih lanjut.
Dalam waktu maksimal 24 jam status pihak-pihak yang diamankan akan ditentukan. Pimpinan KPK akan melakukan konferensi pers pengumuman tersangka pada Jumat sore ini.
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2017
