BOGOR – Presiden Joko Widodo meminta ada evaluasi secara menyeluruh terhadap provinsi dan kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Yang pertama, mengenai penerapan PSBB di empat provinsi dan 22 kabupaten dan kota. Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua. Ini perlu evaluasi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui video telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5).
Presiden menuturkan evaluasi tersebut dilakukan guna melihat mana penerapan PSBB yang terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendor. “Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Presiden, setiap daerah yang melakukan PSBB juga harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel yang dilakukan seperti tes polymerase chain reaction (PCR). “Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari. Ini betul-betul harus dikerjakan,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, isolasi yang ketat perlu dilakukan. Sebab, Presiden melihat sudah ada yang positif bisa lari dari rumah sakit serta PDP masih beraktivitas seperti biasa.
“Kemudian juga apakah juga warga yang berisiko yang manula yang memiliki riwayat penyakit riwayat ini sudah diproteksi betul. Karenanya, evaluasi-evaluasi yang terukur ini perlu dilakukan,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung terkait penyebaran Covid-19, terutama di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster Jemaah Tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua. “Ketiga, kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster,” kata Presiden.
Presiden lalu mencontohkan pekerja migran Indonesia. Menurut laporan yang diterimanya sudah 89 ribu yang sudah kembali. “Dan, akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu. Ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan. Yang lain juga klaster industri. Kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana. Harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” tutur Presiden. n fdl/AR-2
