Wali Kota Pariaman Genius Umar berencana menyiapkan kebijakan khusus bagi mahasiswa jalur mandiri Universitas Andalas yang tidak lulus Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang berasal dari Kota Pariaman dan benar-benar dari keluarga kurang mampu.
Sebanyak 500 lebih mahasiswa jalur mandiri Unand (Universitas Andalas), dinyatakan tidak lolos Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), dan terancam berhenti kuliah karena permasalahan biaya.
Menyikapi hal ini, untuk mahasiswa asal Kota Pariaman Genius Umar mengaku siap menampung mahasiswa Universitas Andalas, yang tidak lulus KIP K yang berasal dari Kota Pariaman dan benar-benar dari keluarga kurang mampu.
“Bagi mahasiswa UNAND yang tidak lulus KIP K ini yang berasal dari Kota Pariaman dibuktikan dengan KTP domisili Kota Pariaman, bisa melapor ke Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Pariaman untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya kepada pers ketika berada di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), setelah menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, di Gedung Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Rabu (1/2).
Genius menjelaskan Pemerintah Kota Pariaman mempunyai program unggulan SAGA SAJA (Satu Keluarga Satu Sarjana). Pembiayaannya di tanggung penuh oleh pemerintah, ke berbagai perguruan tinggi vokasi yang berbasis skill atau politeknik terbaik, yang ada di berbagai tempat di Indonesia.
Saat ini Pemko Pariaman melakukan kerjasama dengan berbagai kampus vokasi seperti Politeknik UI (Universitas Indonesia) Jakarta, Politeknik PUPR (Semarang), Politeknik IPB (Bogor), Telkom Universiy, Fakultas Vokasi ITB, Politeknik Negeri Padanag, Politeknik Pelayaran (Poltekpel Padang Pariaman) dan kampus vokasi lainnya.
Genius menjelaskan bahwa mahasiswa yang Kartu Indonesia Pintar Kuliah nya diputus tentu akan sangat merugikan bagi mahasiswa tersebut dan keluarganya apalagi jika mereka berasal dari keluarga kurang mampu.
“Karena itu kami memahami keinginan mereka untuk lanjut kuliah, dan kalau mereka berasal dari Kota Pariaman, nanti akan kita cek, kalau memang berasal dari keluarga kurang mampu kami siapkan kebijakan khusus nantinya,” ujarnya.
Turut hadir dalam wawancara ini Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani, dan Kepala Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi. (nia)
