JAKARTA – Sebanyak 42.245 bidan desa PTT terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pasalnya, anggaran untuk gaji bidan desa PTT hanya sampai Januari 2017. Selebihnya, pemerintah tidak menganggarkan lagi.
”Kami sudah menanyakan kepada pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hasilnya kontrak kami hanya sampai Januari. Gaji kami pun hanya sampai bulan ini, setelah itu out,” kata Ketum Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Jumat (13/1).
Lilik menambahkan, sebanyak 42.245 bidan kena PHK jika hingga Januari belum diangkat menjadi PNS. Sebab, tidak akan ada perpanjangan kontrak lagi. Karena itu, Lilik meminta pemerintah memerhatikan nasib bidan desa PTT.
”Kalau kami tidak bekerja lagi, siapa yang akan melayani ibu-ibu melahirkan. Selama ini yang mengabdi di desa terpencil kan bidan desa,” ujarnya.
Era Jokowi, Belum Ada Bidan Desa PTT Jadi PNS
Kesabaran puluhan ribu bidan desa PTT sudah berada di ambang batas. Saat ini, mereka hampir lempar handuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
”Aduh, kami sudah hampir menyerah. Kami rasa-rasanya nggak mau jadi PNS lagi,” kata Ketum Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Jumat (13/1).
Menurut Lilik, bidan desa PTT sudah menanti selama bertahun-tahun.
Dia juga membandingkan kebijakan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Di zaman SBY, banyak bidan desa PTT yang diangkat menjadi PNS.
Namun, di era Jokowi, tak satu pun bidan desa PTT naik kelas menjadi PNS.
”Ada 42.245 bidan desa PTT menanti keputusan pemerintah. Jujur saja, banyak anggota kami yang sudah nggak tertarik menjadi PNS. Alasannya mau menunggu presiden siapa lagi baru bidan desa diangkat PNS,” tuturnya.
Meski hampir putus asa, lanjut Lilik, Forbides tetap berusaha memperjuangkan nasib bidan desa PTT.
Apalagi, bidan desa PTT sudah menjalani tes computer assisted test (CAT) pada 2016. (jpnn)
