SURABAYA – Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Joni Hermana, melarang segala bentuk propaganda penegakan khilafah dan meninggalkan demokrasi oleh sivitas akademika di kampus tersebut. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi, khususnya bagi umat Islam.
“Dalam menjalani kehidupan di Indonesia, ada dua pegangan yang menjadi acuan bagi kehidupan, yakni berkebangsaan (ragawi, horizontal, habluminannas) dan berkeagamaan (ruhani, vertikal, habluminallah),” kata Joni, di Surabaya, Rabu (7/6). Ia menjelaskan, untuk kehidupan berkebangsaan maka ada dua pegangan yang digunakan, yaitu landasan konstitusional (UUD 1945) dan landasan ideologi (Pancasila), sedangkan untuk kehidupan berkeagamaan, khususnya umat Islam, juga terdapat dua pegangan, yaitu Al Quran dan Al Hadist.
“Artinya, kita wajib mengikuti kedua pegangan itu secara horizontal dan vertikal sekaligus. Sebab, jika melanggar salah satunya, kita akan mendapat konsekuensi hukum. Untuk urusan kebangsaan maka negara akan memberi sanksi, sementara untuk urusan keberagamaan maka Allah SWT yang akan menjadi penghukumnya,” ujar Joni.
Ia mengatakan, ketika terlahir dan berkehidupan di negara Indonesia maka semua hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum di Indonesia berlaku, termasuk prinsip dalam menerapkan ideologi kebangsaan, yaitu Pancasila dan konstitusi negara kita yaitu UUD 1945. “Artinya, secara nasional, ini menjadi kesepakatan bersama yang harus ditaati,” tandasnya. SB/E-3
