Pemerintah provinsi bersama DPRD, anggota DPR dan DPD RI asal Sumbar harus proaktif melakukan berbagai upaya untuk merespons rencana pemerintah mengurangi bandara internasional dari 32 menjadi 14-15. Kelasnya diturunkan dari internasional jadi bandara domestik atau nasional.
Keputusan mengurangi jumlah bandara internasional tersebut berdasarkan hasil kesepakatan bersama Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN dalam rapat dengan Presiden Jokowi pada Selasa (31/1/2023) lalu.
Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang dibangun di Kabupaten Padangpariaman sejak tahun 2002 dan beroperasi mulai Juli 2005, terancam masuk dalam rencana tersebut. Jika benar, statusnya akan diturunkan jadi bandara domestik sehingga BIM tidak lagi jadi pintu masuk penerbangan dari luar negeri.
“Jika perubahan status atau kelas BIM itu benar-benar terjadi, maka akan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat Sumbar yang selama ini menjadikan sektor pariwisata sebagai andalannya. Untuk itu pemda di Sumbar bersama wakil rakyat di DPRD, DPR dan DPD jangan pasrah saja,” tegas tokoh nasional asal Sumbar Irman Gusman kepada Padang Ekspres, Senin (13/2/2023).
Dijelaskan Irman, perekonomian Sumbar sangat bergantung pada sektor perdagangan, pendidikan, pertanian dan pariwisata. Maka, bila salah satu sektor itu terganggu, akan sangat besar dampaknya bagi perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan kajian dari Bank Indonesia, sektor pariwisata bisa jadi lokomotif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumbar. Dampak multiplier effect-nya sangat besar terhadap perekonomian dan menggerakkan sektor lain, seperti perhotelan, restoran, transportasi, produk kerajinan UMKM dan industri olahan makan minum serta jasa.
“Jadi, pariwisata itu andalan Sumbar. BIM jadi pintu gerbang masuknya wisatawan dari luar negeri, terutama Malaysia. Wisatawan dari negara lainnya seperti India, Timur Tengah, Asia Timur serta Eropa yang transit di bandara Kualalumpur juga bisa terbang ke Sumbar untuk berwisata karena aksesnya sangat dekat,” jelasnya.
Selain itu, bandara ini juga digunakan untuk penerbangan langsung bagi jamaah haji dan umrah. Jamaahnya tidak hanya dari Sumbar, namun juga dari Jambi dan Bengkulu. “Jadi, ini bukan hanya kepentingan ekonomi Sumbar saja, tapi juga daerah-daerah lainnya di Sumatera bagian Tengah. Pemda dan wakil rakyat harus proaktif lakukan pendekatan dan lobi-lobi ke Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura. Jangan diam saja, karena bandara itu sejak awal dibangun memang sudah diproyeksikan statusnya internasional,” tandasnya.
Untuk itu, Mantan Ketua DPD RI dua periode tersebut menegaskan bahwa tak ada alasan bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kemenhub menurunkan status BIM jadi nasional atau untuk penerbangan domestik saja.
Apalagi, BIM punya sejarah bagaimana masyarakat membebaskan tanahnya dengan mudah untuk pembangunannya demi kepentingan nasional. Bandara itu jadi pintu gerbang masuknya wisatawan luar negeri ke Indonesia bagian barat. Artinya, ketika masuk ke BIM, wisatawan kemudian bisa berwisata atau berkunjung ke Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu dan Lampung.
“BIM itu harga diri masyarakat Sumbar. Saya tahu betul bagaimana sejarah bandara itu dibangun. Bagaimana begitu antusiasnya masyarakat membebaskan lahan ratusan hektare agar bandara bisa berdiri. Itu demi kepentingan nasional. Jadi, kalau sekarang ada rencana menurunkan statusnya jadi nasional, saya kira kebijakan ini lebih pada faktor politis pemerintah saja yang cenderung tidak berpihak pada Sumbar,” tegasnya.
Di sisi lain, Irman juga mengingatkan pemerintah daerah di Sumbar bersama stakeholders seperti pelaku pariwisata membangun komunikasi dengan Malaysia dalam upaya menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.
“Saat ini ekonomi Malaysia lagi tumbuh pesat. Secara keseluruhan, mencapai 8,7 persen pada tahun 2022, dan double digit pada kuartal III-2022 atau mencapai 14,2 persen. Maka, ini harus digarap optimal oleh pemda di Sumbar bersama stakeholders karena bisa berdampak pada perekonomian kita di ranah Minang. Jalin komunikasi dengan pemerintah Malaysia yang sekarang dipimpin Pak Anwar Ibrahim atau bisa juga dengan negara-negara bagiannya seperti Negeri Sembilan, Johor, Selangor, Melaka dan lainnya,” tutur Irman yang disebut Anwar Ibrahim sebagai sahabatnya, itu.(esg)
