ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Dalam rangka menyambut Pilkada 2018, Badko HMI Aceh bekerjasama dengan lembaga kajian IDeAS menggelar diskusi Publik pada Sabtu, 27 Januari 2017 di salah satu warung kopi di Lampineung, Banda Aceh.
Diskusi dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Antisipasi Kampanye Hoax Menuju Pilkada yang Berkualitas” menghadirkan pembicara Komisioner KIP Aceh, Junaidi, S.Ag, M.H, Ketua KIP Pidie Jaya H. Musman, S.H dan Akademisi Unsyiah Dr. Effendi Hasan, M.A. Diskusi dipandu oleh Redpel aceHTrend Irwan Saputra.
Menurut Ketua Pelaksana Abdul Razak dalam kata sambutannya, diskusi ini digelar bertujuan agar semua pihak bersinergi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada serta mencegah terjadi berbagai potensi aksi kampanye hitam, money politics hingga kampanye yang mengandung unsur SARA di tengah-tengah masyarakat.
“Khususnya di tiga kabupaten/kota di Aceh, yaitu Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Subulussalam yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 27 Juni mendatang,” katanya.
Junaidi dalam paparannya mengatakan, untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas maka perlu adanya edukasi dan pendidikan politik secara berkelanjutan bagi masyarakat maupun bagi timses.
“Ini dapat dilaksanakan oleh Partai Politik karena setiap parpol yang mengikuti pilkada memiliki pos anggaran dari pemerintah untuk itu,” katanya.
Sementara Musman mengatakan, Pilkada di Pidie Jaya kali ini diikuti oleh empat bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KIP.
Terkait tingkat partisipasi masyarakat, ia mengatakan bahwa pada pilkada 2013 lalu, partisipasi pemilih di pilkada Pidie Jaya sebesar 72 persen.
“Untuk pilkada tahun ini, ia berharap partisipasi masyarakat untuk memilih bisa meningkat, tentu butuh kerjasama dan dukungan seluruh elemen untuk memberikan edukasi bagi masyarakat,” katanya.
Money Politik Melahirkan Pemimpin yang Korup
Akademisi Unsyiah Dr. Effendi Hasan, M.A mengatakan, setiap gelaran pilkada masih banyak muncul berbagai kampanye hitam di masyarakat, termasuk isu agama atau SARA juga masih rawan terjadi saat pilkada, begitu juga dengan money politik, masih sangat kental.
Menurutnya, hal tersebut bisa kita lihat dari pilkada sebelumnya dimana aksi money politik masih terus terjadi.
“Ini yang harus kita antisipasi bersama, karena jabatan kepala daerah yang diperoleh dengan cara money politics berpotensi melahirkan pemimpin-pemimpin korup di masa yang akan datang,” katanya.
Peserta yang hadir dalam diskusi tersebut sangat antusias dan interaktif dalam berdialog dengan para pemateri. Nasai, salah satu penanya dari Pemuda Dewan Dakwah Aceh menyatakan bahwa pilkada jangan sampai membuat masyarakat kita terpecah-belah, semua pihak harus memberikan edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi permusuhan di tengah-tengah masyarakat hanya karena terjadi perbedaan pilihan pada saat pilkada. []
Komentar
