Bantuan sosial dari pemerintah lewat KIP, KIS, dan PKH dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Membuat biaya hidup lebih ringan. Wujud nyata pemerataan yang berkeadilan.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Program Keluarga Harapan sangatlah berarti. Itu pula yang dirasakan oleh Masri Hamdza (45) yang tinggal di pinggiran Kota Ternate, Maluku Utara. Ditemui menjelang magrib, pada pertengahan Oktober 2017 lalu, ia bercerita bagaimana bantuan sosial tersebut membantu meringankan beban pengeluaran.
Untuk pendidikan anak-anaknya, Masri yang bekerja sebagai tukang bangunan ini menerima KIP dari pemerintah. “Saya terima KIP untuk SMA, SMP, dan SD,” kata Masri yang anaknya menempuh pendidikan di SMA, SMP, dan SD ini. Khusus KIP SMA sudah terima dua kali. Sedangkan untuk KIP SMP dan SD baru diambil datanya dua bulan lalu. Harapannya, bantuan untuk SMP dan SD ini juga akan segera cair.
Bapak berputra tiga ini juga mendapatkan bantuan KIS. Ia mengaku, kerap memeriksakan demam dan batuk ke Puskesmas di dekat rumahnya tanpa perlu keluar biaya. Sementara lewat PKH, Masri mendapatkan bantuan sebesar Rp 700 ribu per tiga bulan sekali. “ Sebagai orang kecil saya sangat berterima kasih dan harapannya bantuan ini dilanjutkan dan dilancarkan,” ungkapnya.
Nurja Rahmate, penerima KIS di Ternate, juga selalu memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Gambesi. “Macam kepala sakit, demam, begitu to, semuanya gratis” katanya.
Satu-satunya cucu Nurja di SMAN 3 Ternate pun menerima KIP. Namun KIP-nya masih belum bisa diuangkan, menunggu penyesuaian data yang sedang dilakukan oleh sekolah.
Di Kota Ambon kami menemui Alexander Sinanu (38) yang dua putranya bersekolah di SMPN 15 Ambon. Ia bercerita, semua urusan soal KIP dikerjakan istrinya. “Itu maitua yang biasa ambil,” katanya. Bantuan ini, dipakai untuk meringankan biaya sekolah.
Selain KIP, keluarga ini juga mendapatkan bantuan beras untuk masyarakat pra sejahtera. “Dapat sebulan 15 kg, ngambilnya di kelurahan, ucap Alexander yang berkerja sebagai tenaga kontrak kelistrikan.
Lewat berbagai bantuan sosial tersebut, pemerintah ingin agar kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk pendidikan dan kesehatan terpenuhi. Pemerintah tidak ingin ada satu warga pun tertinggal dalam mendapatkan kebutuhannya. Ini adalah wujud pemerataan dan keadilan untuk seluruh rakyat di seluruh pelosok Nusantara.
Pada 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang jatuh pada 20 Oktober 2017, tercatat sebanyak 5,9 juta keluarga telah menerima Kartu Keluarga Sejahtera dengan anggaran Rp 12,8 triliun. Sebanyak 92,2 juta menerima KIS dengan anggaran Rp 25,5 triliun, dan 8 juta siswa telah mengantongi KIP dengan anggaran Rp 12,5 triliun.
Untuk masyarakat yang lebih luas, pemerintah menargetkan peserta jaminan kesehatan nasional akan mencapai 100 persen penduduk pada 2019. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama pada Desember 2016 mencapai 20.708 meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 19.969. Jumlah rumah sakit provider sebesar 1181 pada tahun 2016. Terdiri atas rumah sakit negeri 2.068 dan rumah sakit swasta 1181. Meningkat dari tahun 2015 yang hanya 1.839 negeri dan 873 swasta.
Apa yang dilakukan adalah wujud nyata pemerataan yang berkeadilan. Seperti ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, 4 Januari 2017. “Kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antarwilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin.”
Dalam prespektif yang lebih luas berbagai bantuan itu, untuk menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang sehat dan pintar agar bisa bersaing dengan negara lain.
