Seorang Muslim Tidak Boleh Kembangkan Partai Milik Non Muslim

Banda Aceh – Ketua Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA, menjelaskan, Nabi Muhammad SAW mengedepankan tiga aspek dalam berpolitik menyebarkan ajaran Islam yakni iman, ihsan, dan islah.

“Apabila politik Islam tidak mengandung ketiga hal ini maka sudah bergeser dari ajaran Nabi Muhammad,” ujarnya saat mengisi pengajian KWPSI di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Jeulingke, Kamis malam (24/11/2016).

Katanya, nabi sudah mulai berpolitik sejak berada di Mekkah. Nabi menyebarkan Islam diam-diam, mulai dari keluarga, sahabat. Setelah itu nabi baru mulai berdakwah secara terang-terangan. Nabi mempertimbangkan aspek keimanan saat berdakwah. Sehingga, ketika dicerca, dicela, nabi tidak marah. 

Makna ihsan, jelasnya, saat beribadah seolah-olah seorang hamba melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, ia meyakini bahwa Allah melihatnya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat ihsan ini. Gunanya supaya terhindari dari perbuatan tercela seperti korupsi saat memimpin. Sebab pemimpin tersebut yakin bahwa Allah bisa melihat perbuatannya itu.

“Orang yang tidak memiliki sifat ihsan, maka ia tidak segan-segan melakukan korupsi,” pungkasnya.

Sedangkan arti islah adalah persaudaraan. Tgk Hasanuddin menambahkan, Nabi Muhammad berhasil mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum anshar. Kedua kaum ini bisa hidup berdampingan layaknya saudara kandung. Dengan persaudaraan umat Islam bisa mengalahkan musuh serta memperoleh pahala dari Allah.

“Tetapi tidak ada dalam perilaku politik kita islah. Orang berpolitik berebut kekuasaan dan saling bermusuhan,” ujarnya.

Ia mengatakan, strategi lain politik Islam Nabi Muhamad adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid menjadi media aplikasi pelaksanaan iman. Pada kasus ini, orang Aceh mengikuti nabi membangun ke masjid di mana-mana, walaupun ada masjid yang kosong dari jamaah. 

Kemudian Nabi Muhammad juga mewujudkan konstitusi Madinah untuk membuka peluang penyebaran ajaran Islam.  “Tujuan dari politik adalah memperkuat iman manusia. Bukan memperkuat kaum atau golongan tertentu,” tegasnya.

Partai Milik Non Muslim

Ia mengatakan kondisi politik di Indonesia sekarang sangat berbeda dengan politik yang dilakukan Nabi Muhammad. Politik Indonesia menggunakan sistem partai yang cenderung mendahulukan kepentingan kelompok tertentu serta banyak yang tidak berasaskan Islam. Partai yang paling berkuasa bisa memerintah sebuah negara.

“Mendirikan partai yang tidak berasaskan Islam sudah menyimpang. Jika negara ditangani partai politik tidak berasaskan Islam, tidak mungkin roda pemerintahan sesuai ajaran Islam,” ujarnya.

Ia juga menegaskan seorang muslim tidak boleh mengembangkan sayap partai milik non muslim. Tidak boleh mencampuradukkan perjuangan Islam dengan non Islam. Sayangnya, partai Islam sudah tersisih. Umat Islam di Indonesia tidak mendalami perilaku politik sesuai ajaran agama yang dianutnya. 

“Kita tidak mencoba untuk kembali menerapkan sistem Islam. Masih menggunakan hukum Belanda,” terangnya.

Menurutnya, bagi umat Islam berpolitik itu penting. Apalagi dengan dengan kondisi sekarang,  berpolitik menjadi wajib. Saat ini politik dianggap sebagai konsumsi dunia semata. Maka dunia kini dikuasai oleh non muslim.

“Karena dunia dikuasai oleh non muslim, umat Islam yang mayoritas di dunia tapi kalah dalam kualitas,” ujarnya.

R1007D